Biaya Hidup Meningkat, Berdampak pada Kenaikan NPF di Perusahaan Multifinance

Biaya hidup masyarakat yang semakin meningkat telah berdampak pada kenaikan angka kredit macet di sejumlah perusahaan multifinance pada awal tahun ini. Kondisi ini telah memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri yang berharap situasi ini tidak berlangsung lama. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa per April 2024, rasio NPF gross mencapai 2,82%, mengalami kenaikan sebesar 35 basis poin (bps) secara tahunan. Dibandingkan dengan posisi Desember 2023, rasio NPF mengalami kenaikan sebesar 38 bps.

Sementara itu, NPF net per April 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 20 bps menjadi 0,89%, naik 25 bps dibandingkan dengan Desember 2023. PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (ADMF), merupakan salah satu pelaku usaha yang mengalami peningkatan tersebut. Menurut laporan keuangannya per Maret 2024, NPF Adira Finance mencapai 0,67%, mengalami kenaikan secara year on year (yoy) dari 0,04%.

Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance, Sylvanus Gani, menyatakan bahwa peningkatan NPF dalam industri pembiayaan dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pokok di masyarakat. Hal ini membuat daya beli konsumen menurun dan kemampuan pembayaran konsumen juga ikut terpengaruh. Gani juga mengungkapkan bahwa masyarakat saat ini cenderung lebih memilih mobil bekas dibandingkan dengan mobil baru. Hal ini terlihat dari penurunan pembiayaan pada segmen mobil baru sebesar Rp3,8 triliun, sementara pembiayaan mobil bekas mengalami kenaikan menjadi Rp2,0 triliun. Di sisi lain, penyaluran pembiayaan pada segmen sepeda motor baru mengalami peningkatan menjadi Rp4,7 triliun, sedangkan segmen motor bekas mengalami penurunan menjadi Rp705 miliar.

Gani mengungkapkan harapan bahwa kondisi ekonomi kedepannya dapat membaik, sehingga daya beli masyarakat meningkat. Hal ini diharapkan dapat memperkuat permintaan industri otomotif dan mendorong kinerja perusahaan pembiayaan. Selain ADMF, PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) juga mengalami peningkatan NPF. Rasio NPF BFIN tercatat sebesar 1,06% pada laporan keuangan kuartal I-2023, yang kemudian naik menjadi 1,24% per 31 Maret 2024. Namun demikian, rasio NPF net perusahaan turun menjadi 0,23% dari sebelumnya 0,43%.

Menurut Dian Arif Fahmi, Corporate Communication Head PT BFI Finance Indonesia Tbk, peningkatan NPF pada periode yang sama dianggap wajar terjadi, terutama disebabkan oleh tingginya kebutuhan belanja di bulan Ramadhan. Dian juga menyoroti dinamika ekonomi pada triwulan pertama yang diwarnai oleh perhelatan Pilpres serta kondisi geopolitik.

Adapun PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) juga mencatat kenaikan NPF, dimana rasio NPF gross perusahaan per Maret 2024 mencapai 2,06%, naik dari angka 1,75% pada Maret 2023. Direktur WOM Finance, Cincin Lisa Hadi, mengungkapkan bahwa perusahaan saat ini fokus pada menjaga kualitas portofolio yang sehat dengan terus melakukan review dan evaluasi terhadap kebijakan serta proses inisiasi kredit.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, juga menilai kenaikan NPF di multifinance dipengaruhi oleh tekanan pada daya beli masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok sejak akhir 2023. Ia juga menyebut bahwa perusahaan pembiayaan saat ini menghadapi tantangan sulit dalam mencari debitur berkualitas baik.

Dari sisi produk pembiayaan kendaraan bermotor, BFI Finance memiliki dua jenis pembiayaan, yaitu beragunan tidak langsung kendaraan dengan BPKB roda dua dan roda empat, serta pembiayaan beragunan langsung kendaraan roda empat. Hingga Maret 2024, piutang pembiayaan dikelola untuk semua produk tercatat senilai Rp22,5 triliun.

Menanggapi kondisi ini, pelaku usaha di industri multifinance berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam negeri. Hal ini diharapkan dapat membantu industri tetap tumbuh di tengah dinamika ekonomi yang ada.

Dengan adanya kenaikan NPF di beberapa perusahaan multifinance, peningkatan harga kebutuhan pokok dan penurunan daya beli masyarakat tampaknya menjadi faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan NPF tersebut. Jangka pendek, perbaikan kondisi ekonomi dan kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah ini. Namun, tentunya langkah-langkah yang terencana dan terukur perlu diambil guna mengatasi dampak dari kenaikan NPF tersebut, agar tidak berdampak lebih luas pada stabilitas ekonomi nasional.