Biaya Haji 2025 Naik Lagi, Ibadah Suci Kini Makin Jauh dari Jangkauan Rakyat?

Tampang.com | Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2025 yang memicu reaksi keras dari masyarakat. Kenaikan yang mencapai lebih dari Rp10 juta dibanding tahun sebelumnya menimbulkan pertanyaan: apakah ibadah haji kini hanya bisa diakses oleh kalangan menengah ke atas?

Kenaikan Biaya Signifikan, Masyarakat Menjerit
Berdasarkan keputusan terbaru, biaya haji tahun 2025 mencapai rata-rata Rp65 juta per jemaah reguler. Sebelumnya, BPIH tahun 2024 berada di kisaran Rp54 juta. Kementerian Agama menyebut alasan utama kenaikan ini adalah biaya akomodasi, kurs rupiah terhadap riyal, dan layanan di Arab Saudi.

Namun bagi masyarakat kecil, penambahan ini sangat membebani.

“Bertahun-tahun kami nabung, sekarang malah tambah mahal. Apa harus menunggu sampai tua sekali baru bisa berangkat?” keluh Suripah (61), calon jemaah asal Semarang.

Transparansi Pengelolaan Dana Masih Dipertanyakan
Kritik muncul terkait transparansi pengelolaan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Meski badan tersebut rutin menyampaikan laporan tahunan, banyak pihak menilai informasi yang diberikan tidak cukup rinci, terutama terkait keuntungan investasi dan penggunaan nilai manfaat.

“Kalau dana dikelola dengan benar dan efisien, seharusnya bisa menekan biaya, bukan malah membebani,” ujar Zainal Abidin, pengamat kebijakan publik.

Subsidi Semakin Dikurangi, Beban Dialihkan ke Jemaah
Pemerintah berdalih, subsidi haji dari nilai manfaat dana kelolaan memang dikurangi agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Namun langkah ini dinilai terburu-buru karena belum ada solusi konkret bagi masyarakat ekonomi lemah.

“Sistem keadilan itu bukan berarti semua disamaratakan, tapi harus melihat kemampuan rakyat kecil,” tambah Zainal.

Solusi: Perbaiki Tata Kelola, Tingkatkan Efisiensi
Para pengamat menyarankan reformasi serius dalam pengelolaan dana haji. Mulai dari efisiensi pembiayaan, transparansi kontrak dengan pihak ketiga di Arab Saudi, hingga penguatan akuntabilitas BPKH di depan publik dan DPR.

Pemerintah juga didorong untuk mempertimbangkan skema bantuan biaya haji secara selektif bagi jemaah yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi.

Ibadah Jangan Jadi Beban, Tapi Harus Bisa Diakses Semua Umat
Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang seharusnya terbuka bagi seluruh umat Muslim, bukan hanya yang berkantong tebal. Jika biaya terus melonjak tanpa perbaikan tata kelola, keadilan sosial dalam menjalankan ibadah akan semakin kabur.