Biaya Admin & Bunga Naik Diam-Diam, Nasabah Bank Mulai Terjepit!
Tanggal: 11 Mei 2025 09:50 wib.
Tampang.com | Banyak nasabah bank di Indonesia kini mulai mengeluhkan kenaikan biaya administrasi bulanan dan suku bunga kredit yang terjadi secara perlahan, namun terus-menerus. Beberapa bank besar diketahui telah menaikkan tarif tanpa sosialisasi yang masif, menimbulkan kekecewaan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Biaya Administrasi Naik, Tapi Layanan Tidak Lebih Baik
Beberapa bank swasta dan BUMN dilaporkan menaikkan biaya admin rekening tabungan hingga 20%, dengan dalih peningkatan digitalisasi layanan. Namun, peningkatan ini tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas layanan atau keamanan siber yang signifikan.
“Saya kaget lihat saldo menurun, ternyata biaya admin naik. Tapi aplikasi masih sering error dan customer service lama respons,” keluh Andini, pegawai swasta di Jakarta.
Bunga Kredit Meningkat, Kreditur Kian Tertekan
Kondisi makin berat dirasakan oleh pemilik kredit. Suku bunga KPR, KTA, hingga cicilan kendaraan ikut terdampak tren suku bunga acuan BI yang naik. Namun, kenaikan ini tidak selalu disertai dengan transparansi atau edukasi yang layak kepada nasabah.
“Bank sering bilang bunga naik karena pasar, tapi tidak pernah bantu jelaskan dampaknya ke cicilan saya,” ujar Rizal, nasabah KPR di Surabaya.
Pengawasan Lemah, Bank Dianggap Untung di Atas Beban Nasabah
Sejumlah pengamat menilai bahwa OJK dan BI perlu lebih aktif mengawasi praktik perbankan yang merugikan nasabah secara sistemik. Di tengah tekanan ekonomi, publik merasa seperti kehilangan daya tawar terhadap sistem keuangan formal.
“Transparansi sangat rendah. Padahal bank adalah penyimpan dana publik, harusnya ada keadilan dalam perlakuan ke nasabah,” tegas Aulia Prasetyo, analis keuangan dari CORE Indonesia.
Solusi: Transparansi, Edukasi, dan Intervensi Regulator
Para ahli mendorong regulasi yang lebih tegas agar bank tidak semena-mena menaikkan biaya tanpa pemberitahuan. Selain itu, perlu edukasi keuangan yang merata agar masyarakat memahami hak dan risiko saat berurusan dengan lembaga keuangan.
“Kalau dibiarkan, perbankan bisa makin eksklusif dan menjauh dari kepentingan rakyat,” tutup Aulia.