Biaya Admin Bank Naik Diam-Diam, Tabungan Masyarakat Tergerus!

Tampang.com | Banyak nasabah bank mengeluhkan kenaikan biaya administrasi bulanan dan potongan layanan yang terjadi tanpa pemberitahuan jelas. Sejumlah bank besar di Indonesia mulai menaikkan biaya admin tabungan, transfer, hingga cek saldo ATM, memicu keresahan masyarakat yang bergantung pada sistem keuangan formal.

Kenaikan Potongan Bulanan Membebani Tabungan Kecil

Nasabah dengan saldo tabungan kecil menjadi kelompok paling terdampak. Potongan rutin seperti biaya administrasi bulanan, SMS notifikasi, dan saldo minimum sering kali lebih besar dari bunga yang didapat.

“Dalam sebulan, saya cuma dapat bunga Rp1.200, tapi dipotong Rp12.000 biaya ini-itu. Lama-lama uang habis bukan karena dipakai, tapi dipotong terus,” keluh Wahyuni, pekerja lepas di Tangerang.

Minim Sosialisasi, Nasabah Tidak Diberi Pilihan

Beberapa bank tidak menyampaikan perubahan tarif layanan dengan jelas kepada nasabah. Informasi hanya dimuat di situs web resmi tanpa notifikasi langsung, membuat banyak orang tidak sadar akan perubahan kebijakan.

“Harusnya diberi tahu langsung, jangan sekadar diunggah diam-diam. Ini uang rakyat, bukan milik bank semata,” ujar Rahmat, mahasiswa dan nasabah bank milik negara.

Bank Dinilai Terlalu Berorientasi Laba

Pengamat menyebut praktik ini sebagai bentuk dominasi perbankan dalam sistem keuangan nasional yang minim kompetisi sehat. Alih-alih mendorong inklusi keuangan, justru makin banyak masyarakat kelas bawah yang memilih tidak punya rekening.

“Bank besar cenderung terlalu profit-oriented. Ini bertentangan dengan semangat literasi dan inklusi keuangan,” kata Dini Rachma, peneliti keuangan publik dari Core Indonesia.

Solusi: Regulasi Transparansi Tarif dan Penguatan Bank Digital Alternatif

Pemerintah dan OJK diminta mengeluarkan regulasi yang mewajibkan transparansi tarif dan notifikasi langsung kepada nasabah atas setiap perubahan. Selain itu, bank digital tanpa biaya admin perlu lebih didorong sebagai alternatif sehat.

“Kalau tidak diawasi, praktik semacam ini akan makin meluas dan merugikan masyarakat kecil,” tutup Dini.