BI Rilis Blueprint Sistem Pembayaran RI 2030, Memperkenalkan Rupiah Digital!

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, secara resmi meluncurkan peta jalan lanjutan pengembangan sistem pembayaran Indonesia hingga tahun 2030. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) akan menjadi tahapan pengembangan dari BSPI 2019-2025. Acara peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030, sebagai kelanjutan dari BSPI 2019-2025, dilaksanakan dalam rangka akselerasi digitalisasi pembayaran nasional, demikian kata Perry dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center, Kamis (1/8/2024).

Menurut Perry, dengan pengembangan lanjutan BSPI ini, Bank Indonesia akan mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran nasional yang difokuskan pada lima inisiatif utama. Kelima fokus utama tersebut adalah modernisasi infrastruktur pembayaran retail, wholesale, dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akseptasi digital, perluasan kerja sama internasional, dan pengembangan rupiah digital.

Pada tahap awal BSPI 2025, Perry sebelumnya telah meluncurkan lima visi sistem pembayaran Indonesia, yakni integrasi ekonomi-keuangan digital nasional; pemanfaatan data digital bisnis keuangan perbankan; interlink antara fintech dengan perbankan; inovasi digital, mitigasi risiko, dan perlindungan konsumen, serta perluasan sistem pembayaran lintas negara.

Pengembangan rupiah digital juga kini telah masuk ke dalam fokus pengembangan BSPI 2030. Perry mengungkapkan bahwa rupiah digital kini sedang dalam tahap finalisasi proof of concept atau validasi konsep. BI tengah mematangkan teknologi yang akan digunakan, apakah akan tersentralisasi atau desentralisasi, serta cara distribusinya ke wholesaler dan retailer.

Perkembangan ini memiliki dampak signifikan di tengah transformasi digital yang sedang terjadi di Indonesia. Rupiah digital dapat menjadi pendorong utama bagi keuangan digital secara keseluruhan di Indonesia. Selain itu, hal ini juga akan membuka peluang baru bagi inovasi dan transformasi bisnis di berbagai sektor ekonomi.

Presiden Joko Widodo dan sejumlah Kabinet Menteri Indonesia Maju memberikan dukungan dalam upaya percepatan digitalisasi sistem pembayaran nasional dengan menabuh Gonrang sipitupitu sebagai simbolis Upacara Pembukaan FEKDI x KKI 2024. Dukungan dari pemerintah ini memberikan keyakinan bahwa implementasi blueprint tersebut akan diperkuat dengan regulasi yang mendukung dan kerjasama lintas sektor yang terintegrasi.

Dengan adanya blueprint ini, pelaku usaha terkait pembayaran baik e-commerce, finansial teknologi, maupun perbankan akan memiliki panduan yang jelas dalam mengatur strategi bisnis mereka. Selain itu, konsumen juga akan diuntungkan dengan inovasi-inovasi baru yang mungkin akan muncul seiring dengan pengembangan rupiah digital. Integrasi ekonomi keuangan digital nasional juga menjadi prioritas untuk menyediakan layanan keuangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Namun demikian, dalam menghadapi transformasi ini yang akan semakin memperkuat ekonomi digital Indonesia, perlu ketegasan dalam keamanan data dan transaksi keuangan. Perlindungan konsumen dan penggunaan teknologi yang berkualitas akan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan andal.

Kesempatan untuk kerja sama internasional dalam pengembangan sistem pembayaran juga menjadi hal yang penting. Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman dari negara lain yang telah lebih dulu mengadopsi rupiah digital untuk mengoptimalkan langkah-langkah yang akan diambil. Kerjasama ini juga memperluas potensi penetrasi pasar dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030, Bank Indonesia telah memberikan arah yang jelas bagi perkembangan sistem pembayaran nasional yang berfokus pada inovasi, kolaborasi, dan peningkatan aksesibilitas keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Rupiah digital menjadi salah satu inisiatif terpenting yang akan memberikan dampak besar dalam ekosistem keuangan Indonesia kedepannya.