Berharap Tidak Seperti Sri Langka, Ini Kata Pemerintah Mengenai Utang Besar ke Tiongkok

tampang.com - Dunia sempat dikejutkan dengan penjualan pelabuhan milik Sri Lanka ke Tiongkok karena ketidakmampuan Sri Langka dalam membayar hutang. Menanggapi hal ini, Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), menegaskan kepada seluruh masyarakat agar tidak perlu khawatir.

"Keterlibatan Cina di Indonesia, lebih pada investasi infrastruktur. Jadi bukan pinjaman," ujar Bambang, Senin, (31/7).

Indonesia memang meminjam uang ke Tiongkok. Namun, pinjaman tersebut relatif kecil. Meski begitu, Bambang juga tidak menampik bahwa pinjaman dari Cina meningkat.

"Kalau yang dari pemerintah (pinjamannya) terlihat ada peningkatan. Hal itu karena sebelumnya kecil sekali," jelasnya.

Dirinya menambahkan, pinjaman dari Cina yang meningkat berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Jadi sebagian besar bukan dari pemerintah. "Untuk total pinjaman ke Cina persisnya, tanya Kemenkeu (Kementerian Keuangan)," tutur Bambang.

**

Seperti yang telah diketahui, utang Indonesia saat ini terus meningkat saja. Terhitung sejak 2015, pasca Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, jumlah utang Indonesia ke Tiongkok pada Mei 2017 mencapai 15.491 miliar dolar AS atau sekitar Rp 206 triliun.

Sebagai perbandingan pada 2014, posisi utang Indonesia ke Cina hanya 7,869 miliar dolar. Bahkan pada 2010 utang Indonesia ke Cina hanya 2,488 miliar dolar AS. Adapun dari 2014 sampai Mei 2017 jumlah utang Indonesia meningkat sekitar 7,622 miliar dolar  AS atau naik hampir dua kali lipatnya.

Cina kini menjadi negara peminjam terbesar ketiga setelah Singapura sebesar 52,447 miliar dolar AS dan Jepang 30,656 miliar dolar AS. Porsi Negara Tirai Bambu itu telah menyalip AS sejak 2015.

Peningkatan jumlah utang ke Cina sejalan dengan naiknya utang Indonesia. Secara total utang luar negeri Indonesi pada Mei 2017 tercatat 333,6 miliar dolar AS tumbuh sebesar 5,5 persen (year on year).

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan perwakilan PGI, Senin (31/7) meminta masyarakat tak khawatir dengan kondisi utang dalam negeri. Peningkatan jumlah utang tak terlepas dari keputusan pemerintah untuk membangun infrastruktur.

"Oleh karena keterbatasan APBN terserap banyak untuk membayar bunga utang, maka mau tidak mau pemerintah harus menempuh investasi, mengundang investasi. Dan itu berarti menambah ini semua," jelas Sekretaris Utama PGI, pendeta Gomar Gultomdi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7).