BBM Subsidi Sulit Ditemukan, Rakyat Menjerit tapi Mafia Energi Tetap Eksis?

Tampang.com | Kelangkaan BBM subsidi jenis solar dan pertalite kembali terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Truk logistik mengular di SPBU, nelayan tak bisa melaut, dan petani kesulitan menjalankan alat pertanian. Sementara itu, laporan mengenai penyalahgunaan dan penimbunan BBM terus mencuat.

Kelangkaan Terjadi Hampir Merata
Di Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi, antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi bisa mencapai ratusan meter. Sejumlah pengemudi mengaku harus menunggu lebih dari lima jam hanya untuk mendapatkan solar subsidi.

“Setiap bulan antre makin parah. Kami sopir kecil rugi waktu dan penghasilan,” ujar Rahmat, sopir truk asal Palembang.

Distribusi Tidak Transparan, Pengawasan Lemah
Pakar energi menilai bahwa sistem distribusi BBM subsidi masih sangat rentan disalahgunakan. Tidak adanya sistem monitoring real-time serta lemahnya pengawasan di lapangan membuat BBM subsidi bocor ke industri atau dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

“Kelangkaan ini bukan karena stok kosong, tapi karena distribusinya tidak adil dan dikendalikan oknum,” kata Dr. Wira Suhanda, analis energi dari Universitas Andalas.

Mafia Energi Masih Jadi Masalah Lama
Sudah bertahun-tahun pemerintah menjanjikan pemberantasan mafia migas, namun kasus penimbunan, penyalahgunaan kartu subsidi, dan penjualan ilegal masih terus berulang. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan masih belum menyentuh akar persoalan.

“Kalau mafia masih berkeliaran, maka rakyat kecil tetap jadi korban. Subsidi yang harusnya menyelamatkan, justru menyiksa,” tambah Wira.

Solusi: Digitalisasi dan Transparansi Total
Pemerintah didesak untuk mempercepat digitalisasi distribusi BBM subsidi, seperti penggunaan aplikasi MyPertamina yang transparan dan terintegrasi. Namun sistem ini juga harus inklusif, tidak menyulitkan nelayan, petani, atau pelaku usaha kecil di daerah terpencil.

“Teknologi itu alat, bukan penghalang. Jangan sampai digitalisasi justru menambah ketimpangan akses,” ujar Wira.

Subsidi Energi Harusnya Untuk Rakyat, Bukan Untuk Elit
Selama distribusi subsidi masih dikendalikan oleh sistem yang tertutup dan minim akuntabilitas, maka masyarakat kecil akan terus dirugikan. Pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan nyata, bukan hanya jargon subsidi tepat sasaran.