BBM Subsidi Naik Pelan-pelan, Rakyat Kecil Kena Imbasnya!

Tampang.com | Meskipun belum diumumkan secara terang-terangan, harga BBM subsidi seperti Pertalite mengalami penyesuaian perlahan sejak awal tahun. Di beberapa SPBU, harga naik tipis namun konsisten. Publik menilai ini sebagai strategi diam-diam yang menyulitkan masyarakat bawah di tengah tekanan ekonomi.

Harga Pertalite Naik, Tapi Tanpa Pengumuman Resmi
Kenaikan harga BBM subsidi terjadi dalam bentuk pengurangan kuota atau penghilangan diskon secara perlahan. Di beberapa wilayah, harga Pertalite mencapai Rp10.000 per liter—naik dari harga sebelumnya Rp7.650.

“Tidak ada pengumuman, tahu-tahu isi bensin habis Rp200 ribu lebih. Ini kan akal-akalan,” ujar Taufik, pengemudi ojek daring di Tangerang.

Subsidi Energi Dihapus Bertahap?
Pemerintah berdalih bahwa subsidi energi harus dikurangi demi menjaga anggaran negara. Namun kebijakan ini dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat bawah yang sangat tergantung pada BBM bersubsidi untuk transportasi harian.

“Kalau subsidi dicabut, siapa yang kuat? Pengusaha besar masih bisa bertahan, tapi rakyat kecil yang tumbang duluan,” kata analis kebijakan energi, Dina Amalia.

Beban Transportasi Naik, Efek Domino ke Harga Barang
Kenaikan harga BBM subsidi berdampak langsung terhadap ongkos logistik dan transportasi. Akibatnya, harga barang kebutuhan pokok pun ikut naik. Masyarakat pun terkena beban ganda: biaya hidup meningkat, pendapatan stagnan.

Solusi: Perlu Skema Subsidi yang Adil dan Transparan
Pakar menyarankan agar subsidi energi tidak dihapus begitu saja, tetapi dialihkan secara lebih tepat sasaran. Misalnya, melalui bantuan langsung berbasis data penerima, atau harga khusus bagi pelaku transportasi umum dan pelaku usaha mikro.

“Kalau tujuannya efisiensi, harus ada transparansi. Tapi jangan sampai rakyat kecil jadi korban kebijakan yang setengah hati,” tegas Dina.

Energi Adalah Hak Dasar, Bukan Komoditas Elit
Bahan bakar adalah kebutuhan dasar bagi mobilitas dan produktivitas masyarakat. Jika subsidi hanya dikalkulasikan dari sudut fiskal tanpa mempertimbangkan dampak sosial, maka negara gagal menjalankan fungsi pelindungnya terhadap warga.