BBM Subsidi Boros dan Tak Tepat Sasaran! Kenapa Pemerintah Masih Tidak Evaluasi Menyeluruh?

Tampang.com | Kelangkaan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar masih menjadi pemandangan umum di berbagai daerah. Antrean panjang di SPBU kembali terjadi di sejumlah kota, meski anggaran subsidi BBM terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: untuk siapa sebenarnya subsidi ini ditujukan?

Data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat konsumsi BBM subsidi terus naik, bahkan melebihi kuota yang ditetapkan. Namun ironisnya, penyaluran justru banyak diserap oleh konsumen yang sebenarnya mampu.

Subsidi Tak Tepat Sasaran

Menurut laporan Kementerian ESDM, lebih dari 60% subsidi Pertalite dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, terutama pemilik kendaraan pribadi roda empat. Padahal, program subsidi seharusnya dimaksudkan untuk mendukung mobilitas rakyat kecil dan sektor produktif seperti nelayan dan petani.

“Subsidi ini ibarat kebocoran besar. Yang menikmati justru mereka yang tak berhak,” ujar Dadan Iskandar, pengamat energi dari Universitas Nasional.

Kelalaian dalam sistem distribusi, minimnya pengawasan di lapangan, serta belum optimalnya sistem MyPertamina turut memperparah kondisi ini.

Rakyat Kecil Jadi Korban

Sementara itu, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah justru kesulitan mengakses BBM subsidi. Banyak sopir angkot, nelayan, dan ojek yang harus antre berjam-jam di SPBU karena stok yang cepat habis atau distribusi yang tak merata.

“Yang benar-benar butuh malah kesulitan. Ini bukan sekadar soal harga, tapi soal akses dan keadilan,” kata Muslih, sopir angkot di Cirebon.

Pemerintah Perlu Tindakan Tegas

Sejumlah ekonom menyarankan agar pemerintah segera melakukan reformasi subsidi energi, antara lain dengan:



Pengetatan distribusi berbasis sistem digital dan verifikasi penerima


Pengalihan subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai kepada kelompok miskin


Kampanye penggunaan energi alternatif dan kendaraan hemat bahan bakar



Transparansi dan Evaluasi Jadi Kunci

Tanpa evaluasi menyeluruh dan transparansi dalam pelaksanaan, subsidi energi hanya akan menjadi beban fiskal yang tidak efisien dan menciptakan ketimpangan sosial baru.