Basuki Pastikan Tak Ada PHK 2.200 Pekerja Konstruksi IKN

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.200 pekerja konstruksi di IKN, Kalimantan Timur. Meskipun sempat muncul kekhawatiran akibat adanya efisiensi anggaran, Basuki menegaskan bahwa seluruh pekerja tetap bekerja seperti biasa setelah kesalahpahaman tersebut diluruskan.

"Kami pastikan tidak ada PHK. Para pekerja tetap bekerja dan proyek IKN terus berjalan sesuai rencana," ujar Basuki dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

Pernyataan ini menjadi jawaban atas spekulasi yang sempat beredar mengenai kemungkinan pemangkasan jumlah tenaga kerja akibat efisiensi anggaran dalam pembangunan IKN. Basuki menjelaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti pemutusan hubungan kerja, melainkan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada agar proyek tetap berjalan secara berkelanjutan.

Pembangunan IKN Nusantara menggunakan tiga skema pembiayaan utama, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta. Skema ini diterapkan untuk memastikan bahwa proyek IKN tidak hanya bergantung pada satu sumber dana, melainkan memanfaatkan berbagai alternatif pendanaan agar pembangunannya tetap berkelanjutan.

APBN, Sebagai proyek strategis nasional, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran dari APBN untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar IKN, seperti jalan, air bersih, serta jaringan listrik dan telekomunikasi.

KPBU,Skema ini memungkinkan kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta untuk membangun dan mengelola infrastruktur tertentu dalam jangka waktu tertentu sebelum diserahkan kembali ke pemerintah.

Investasi Swasta, Pemerintah juga membuka peluang investasi bagi pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mendukung percepatan pembangunan IKN, terutama dalam sektor properti, transportasi, dan fasilitas publik.

Isu mengenai PHK massal sempat mencuat setelah beberapa laporan menyebutkan adanya perubahan kontrak kerja akibat efisiensi anggaran. Namun, setelah diklarifikasi oleh pihak berwenang, para pekerja kembali bekerja seperti biasa tanpa ada pemutusan hubungan kerja.

Basuki menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN tetap menjadi prioritas utama, dan pemerintah berkomitmen untuk melindungi tenaga kerja yang terlibat dalam proyek ini. "Kami tetap menjaga kesejahteraan para pekerja, karena mereka adalah bagian penting dari pembangunan IKN," tambahnya.

Dengan adanya kepastian ini, para pekerja konstruksi di IKN dapat kembali bekerja dengan tenang tanpa rasa khawatir akan kehilangan pekerjaan mereka. Pembangunan ibu kota baru Indonesia pun dipastikan tetap berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan pemerintah.