Bank Dunia: Warga RI Penghasilan Rp1,51 Juta Masuk Kategori Miskin
Tanggal: 19 Jun 2025 22:48 wib.
Berdasarkan garis kemiskinan ekstrem internasional, Bank Dunia menetapkan batas kemiskinan di Indonesia sebesar Rp1,512 juta per orang per bulan jika menggunakan standar negara berpendapatan menengah atas (UMIC). Penetapan ini merujuk pada laporan terbaru dari Bank Dunia yang mengacu pada The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia. Laporan tersebut menggambarkan kondisi kemiskinan di Tanah Air serta bagaimana penghasilan masyarakat Indonesia dapat menentukan kategori ekonomi mereka.
Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa untuk negara-negara berpendapatan menengah bawah, ambang batas kemiskinan ditetapkan pada angka Rp765 ribu per bulan. Sementara itu, bagi negara berpendapatan rendah, Bank Dunia menentukan batas kemiskinan pada Rp546.400 per bulan. Ketiga nilai ini merupakan hasil dari penyesuaian terhadap daya beli dan biaya hidup yang berlaku di Indonesia, yang mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Data ini sangat penting dalam memahami tingkat kemiskinan di Indonesia, khususnya di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi pasca-pandemi. Banyak warga yang berada pada garis kemiskinan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan, perumahan, hingga pendidikan. Dengan penghasilan di bawah Rp1,51 juta, mereka termasuk dalam kategori miskin, yang menunjukkan kebutuhan akan intervensi sosial yang lebih baik.
Berdasarkan informasi dari Bank Dunia, sekitar 9,4% penduduk Indonesia atau lebih dari 24 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tantangan kemiskinan masih menjadi masalah yang perlu segera diatasi. Tingkat kemiskinan ini menjadi perhatian pemerintah dan mitra internasional yang berupaya mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun data terbaru yang dirilis Bank Dunia menunjukkan adanya pergeseran dalam kategori kemiskinan di Indonesia. Dengan penghasilan yang sangat minim, banyak keluarga harus bergantung pada bantuan sosial dan program pemerintah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Penyesuaian batas kemiskinan ini juga menunjukkan bahwa meskipun biaya hidup di Indonesia bervariasi, ada konsensus yang jelas mengenai angka-angka kritis yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga.
Menariknya, laporan Bank Dunia ini juga menyiratkan bahwa kebijakan pemerintah yang ada harus terus diperkuat dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, program-program yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Dalam konteks ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Dengan memahami garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia, semua pihak diharapkan mampu merencanakan dan melaksanakan program yang lebih tepat sasaran bagi mereka yang paling membutuhkan.
Dengan demikian, laporan Bank Dunia tidak hanya sekadar angka, tetapi juga menunjukkan kenyataan hidup yang dihadapi oleh banyak orang Indonesia. Data yang relevan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencapai Indonesia yang lebih sejahtera, di mana semua warga negara dapat hidup dengan layak dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.