Bahlil Ungkap Freeport Sepakat Tambah Saham Pemerintah 10 Persen

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia berencana menambah jumlah saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi 61 persen pada tahun 2024, dari saat ini yang hanya sebesar 51 persen. Langkah ini diambil karena pemerintah ingin Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan tambang tersebut. Negosiasi mengenai penambahan saham ini pun telah rampung, dan PT Freeport Indonesia setuju untuk menambah saham pemerintah sebanyak 10 persen pada tahun 2041 ke atas. Hal ini disampaikan oleh Bahlil dalam keterangan resminya pada Minggu, 2 Juni 2024.

Selain itu, Bahlil juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia tengah mendorong PTFI untuk membangun smelter di Timika, Papua Tengah, yang berdekatan dengan tambang Freeport. Pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah, yang menjadi salah satu strategi investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan di masa mendatang.

Menurut Bahlil, upaya pemerintah ini sejalan dengan tren global yang sedang berbicara tentang green energy dan green industry. Di tahun 2035, Indonesia diproyeksikan akan mencapai puncak bonus demografi dimana 65 persen penduduknya berusia produktif. Oleh karena itu, Bahlil menekankan pentingnya untuk mendesain upaya pembangunan sejak saat ini guna mencegah bangsa Indonesia menjadi negara yang hanya mengonsumsi sumber daya tanpa melakukan pengembangan.

Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong investasi dalam sektor hilirisasi, termasuk pembangunan fasilitas smelter. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah hasil tambang dan mendorong industri pengolahan mineral di dalam negeri.

Penambahan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia juga sejalan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan kendali terhadap sumber daya alam Indonesia, terutama dalam sektor tambang. Dengan kepemilikan mayoritas saham, pemerintah dapat lebih aktif dalam mengatur dan mengawasi industri tambang demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, program divestasi saham yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia juga dinilai sebagai langkah mendukung inklusivitas perekonomian Indonesia. Melalui kepemilikan saham yang lebih besar, pemerintah berharap dapat memperluas kesempatan partisipasi masyarakat lokal dalam industri tambang, baik melalui peluang kerja maupun keterlibatan dalam rantai pasok industri hilir.