Bahlil Lahadalia Bongkar Investasi Starlink di RI: Rp30 M, Karyawan 3 Orang

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu Bahlil Lahadalia, telah memberikan informasi terkait investasi Starlink di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa Starlink telah mendapatkan izin investasi di Indonesia dan telah menginvestasikan sejumlah Rp30 miliar. Selain itu, jumlah karyawan yang tercatat juga hanya 3 orang.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat pada Selasa (11/6), Bahlil menegaskan, "Starlink ini investasi menurut data OSS Rp30 miliar, tenaga kerjanya 3 orang yang terdaftar." Namun, ia menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai investasi Starlink di Indonesia dengan alasan tidak ingin menimbulkan multiinterpretasi. Menurut Bahlil, Kementerian Investasi/BKPM tidak pernah secara langsung membahas investasi Space X di dalam negeri.

Bahlil menjelaskan bahwa masalah tersebut ditangani melalui kementerian teknis terkait. Ia menegaskan, "Menyangkut Starlink (milik) Elon Musk, saya boleh jujur di ruangan ini, saya tidak langsung mengurus ini (investasi) Starlink. Saya dan tim saya tidak pernah membahas teknis terkait Starlink."

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan kementerian mana yang sebenarnya bertanggung jawab dalam memfasilitasi investasi Starlink tersebut. Deddy menekankan apakah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mengurus masuknya Starlink ke Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh salah satu orang terdekat Presiden Joko Widodo, yaitu Budi Arie Setiadi.

Bahlil mengindikasikan bahwa hubungan mungkin ada dengan Kominfo karena terkait dengan satelit. Dia menjelaskan, "Mungkin ada hubungannya (dengan Kominfo) karena menyangkut dengan satelit. Kami hanya bagian pendaftaran nomor induk berusaha (NIB), izin dasar saja, itu keluar tanpa harus ketemu tim pun lewat OSS sudah bisa."

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, juga mengekspresikan kritik terhadap pemerintah yang memberikan kemudahan dalam memfasilitasi beroperasinya Starlink di Indonesia. Harris mempertanyakan keberadaan Network Operation Center (NOC) Starlink di Indonesia. Bahkan, Harris menyebut layanan internet Starlink yang dimiliki Elon Musk juga belum melewati uji layak operasi (ULO).

Dalam rapat tersebut, Bahlil juga dikritik oleh Politikus PKS, Amin AK. Amin mempertanyakan mengapa justru Starlink yang mendapat izin di Indonesia. Menurut Amin, sejak awal Indonesia telah membidik investasi dari Elon Musk dalam bentuk ekosistem kendaraan listrik. Pasalnya, Musk memiliki perusahaan mobil listrik bernama Tesla.

Dalam konteks ini, Bahlil Lahadalia dan BKPM perlu memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait alasan di balik diberikannya izin investasi bagi Starlink di Indonesia. Di sisi lain, penjelasan terkait bagaimana investasi tersebut akan memberikan dampak positif dan kontribusi bagi pengembangan teknologi dan perekonomian Indonesia juga perlu diungkapkan secara transparan.

Jumlah investasi yang terbilang kecil dan jumlah karyawan yang terbatas dari Starlink juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampak investasi tersebut bagi perekonomian dan tenaga kerja lokal. Sehingga, dibutuhkan penjelasan yang komprehensif untuk melengkapi informasi mengenai keberadaan Starlink di Indonesia.