Asosiasi Ojol Ini Pilih Tidak Ikut Demo, Fokus Cari Solusi Lewat Mediasi

Tampang.com | Ribuan pengemudi ojek online (ojol), taksi online, dan kurir dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi sekaligus mematikan aplikasi (off bid) secara nasional pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas kondisi kerja yang dianggap tidak adil, khususnya terkait sistem potongan komisi yang dirasa memberatkan pengemudi. Beberapa pengemudi mengungkap bahwa potongan yang dikenakan oleh platform bisa mencapai hingga 70 persen dari total tarif yang dibayarkan pelanggan.

Meski rencana aksi besar-besaran ini mendapat dukungan dari sebagian pengemudi, tidak semua asosiasi sepakat turun ke jalan. Salah satunya adalah Asosiasi Pengemudi Ojek Online Keluarga Gojek Merah Putih (KGMP) yang memilih untuk tidak ikut dalam demonstrasi.

“Tidak ada alasan yang cukup kuat bagi kami untuk ikut demo, karena kami percaya masih banyak hal yang bisa diselesaikan lewat dialog dan duduk bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar Sunaryanti, Koordinator KGMP wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara, Senin (19/5/2025).

Sunaryanti menambahkan bahwa bagi para pengemudi ojol, waktu adalah uang. Jika ikut demo, mereka harus kehilangan penghasilan harian, padahal kebutuhan keluarga menjadi prioritas utama. “Saya pribadi memilih tetap bekerja karena kebutuhan anak saya lebih penting daripada ikut demo,” tuturnya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI). Ketua FKDOI, Rahman Thohir, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan ikut turun dalam aksi demonstrasi besok. Menurutnya, perjuangan hak pengemudi ojol dapat ditempuh lewat jalur yang lebih konstruktif, seperti mediasi dengan para stakeholder terkait.

“Demo memang salah satu bentuk perjuangan, tapi kami lebih fokus pada upaya memperjuangkan payung hukum yang jelas dan mengedepankan dialog bersama para pelaku industri,” kata Rahman.

Rencana aksi demo dan off bid akan dimulai pada pukul 13.00 WIB dan akan berlangsung di tiga titik utama yaitu Istana Merdeka, kantor Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI. Sementara itu, asosiasi-asosiasi lain masih terus melakukan koordinasi untuk menentukan sikap.