APBN 2025 di Ujung Tantangan: Stabilitas Ekonomi dalam Dinamika Global

Tahun 2025 menjadi tahun ujian bagi kondisi ekonomi Indonesia dan keberlanjutan APBN sebagai instrumen utama fiskal. Di tengah ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan anggaran, pemerintah berusaha merancang kebijakan yang tak hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga memastikan kesejahteraan rakyat dan stabilitas makro tetap terjaga.

Berikut tinjauan mengenai kondisi ekonomi Indonesia tahun 2025 serta kinerja APBN 2025, lengkap dengan tantangan dan peluang ke depan.

Kondisi Ekonomi Indonesia 2025: Pertumbuhan Moderat dalam Tekanan Global

Di kuartal I tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% yoy, sedikit melambat dibanding periode akhir 2024. Media Keuangan Pertumbuhan ini sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yang memberi kontribusi cukup besar terhadap PDB nasional. Media Keuangan

Namun, pertumbuhan ini berada di bawah target yang diharapkan dalam APBN (5,2%). Dalam rencana awal, asumsi makro ekonomi 2025 menetapkan pertumbuhan 5,2%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.000/US$, dan suku bunga acuan 7%. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara+2Setneg+2 Realitas di lapangan menjadikan target tersebut harus dikoreksi menjadi kisaran 4,7%–5,0% dalam outlook pemerintah. Bisnis Ekonomi+2DJPb Kemenkeu+2

Kinerja ekspor dan aktivitas industri cukup variatif. Di sisi lain, volatilitas harga pangan dan tekanan inflasi inti (core inflation) menjadi tanda bahwa permintaan domestik masih berkontribusi pada tekanan harga. Media Keuangan+1 Nilai tukar dan inflasi relatif terkendali, meskipun situasi eksternal bisa memicu tekanan ujungujungnya. DJPb Kemenkeu+1

Secara keseluruhan, ekonomi berjalan dalam ketahanan yang rapuh: cukup kuat untuk menghadapi guncangan, tetapi tak bisa terlalu longgar dalam ruang fiskal.

Kinerja APBN 2025: Surplus Awal dan Defisit Proyeksional

Salah satu kejutan positif di tahun 2025 adalah pencatatan surplus fiskal di awal tahun. Hingga kuartal I, APBN mencatat surplus sebesar Rp4,3 triliun atau sekitar 0,02% PDB. Media Keuangan+2Fiskal Kemenkeu+2 Pada periode yang sama, pendapatan negara telah terealisasi lebih cepat daripada belanja negara, yang menunjukkan kecepatan penerimaan pajak dan PNBP yang cukup agresif. Media Keuangan+2DJPb Kemenkeu+2

Namun, itu adalah hasil sementara. Realisasi awal juga diwarnai defisit yang cukup mencolok: misalnya di awal tahun, APBN mengalami “tekor” sebesar Rp31,2 triliun ketika pendapatan negara anjlok dibandingkan tahun sebelumnya. Kompas Finansial+1 Kementerian Keuangan melaporkan, sampai 28 Februari, penerimaan negara mencapai Rp316,9 triliun, atau 10,5% dari target tahun ini. Republika Online

Dalam proyeksi jangka menengah, pemerintah memperkirakan defisit APBN 2025 akan mencapai 2,78% dari PDB. Bisnis Ekonomi Target defisit ini sebenarnya sedikit melebar dibanding rancangan awal (sekitar 2,53%). Republika Online+3Reuters+3Financial Times+3 Angka defisit tersebut masih dalam kerangka aturan batas defisit maksimum 3% dari PDB menurut undang-undang keuangan negara. Reuters+1

Di sisi belanja, hingga semester I 2025, realisasi belanja negara mencapai sekitar 38,9% dari pagu tahunan. Belanja digunakan untuk membiayai program prioritas seperti transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan stimulus sosial. DJPb Kemenkeu+1 Pendapatan negara semester I juga mencapai Rp1.210,19 triliun, atau sekitar 40,3% dari target APBN 2025. DJPb Kemenkeu+1

Dengan kata lain, meskipun ada surplus di awal, tekanan untuk menjaga belanja dan penerimaan agar defisit tidak membengkak tetap besar.

Peran APBN sebagai Penyangga dan Katalis

Dalam situasi ekonomi yang menantang, APBN di 2025 berperan lebih dari sekadar dokumen anggaran—ia menjadi shock absorber terhadap guncangan global dan alat stabilisasi ekonomi domestik. DJPb Kemenkeu Pemerintah mencoba menjaga keseimbangan antara stimulasi dan kehati-hatian agar tekanan fiskal tidak meledak.

APBN juga diarahkan untuk mendorong agenda prioritas nasional, seperti pembangunan sumber daya manusia, ketahanan pangan, transformasi ekonomi digital, dan reformasi struktural. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara+3Direktorat Jenderal Kekayaan Negara+3DJPb Kemenkeu+3

Pemerintah juga menerapkan efisiensi belanja sebagai bagian dari instruksi Presiden agar kementerian/lembaga dan transfer daerah menekan pengeluaran yang tidak produktif. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara+3Reuters+3Financial Times+3 Misalnya, ada pemotongan anggaran di institusi seperti Polri hingga Rp20,5 triliun. Reddit+1

APBN 2025 juga menjadi basis pijakan menuju tahun depan, sebagai tolok ukur pengendalian fiskal dan efektivitas kebijakan ekonomi di masa transisi pemerintahan. Fiskal Kemenkeu+1

Tantangan Besar dan Risiko ke Depan

Beberapa tantangan dan risiko yang mengerem performa ekonomi dan APBN antara lain:


Penerimaan negara yang tertekan


Penurunan pendapatan pajak di awal tahun menunjukkan bahwa realisasi penerimaan sangat rentan terhadap tekanan eksternal dan domestik. Republika Online+2Kompas Finansial+2


Ketidakpastian ekonomi global

Perdagangan global yang lesu, konflik internasional, dan fluktuasi harga komoditas bisa mempengaruhi ekspor dan neraca perdagangan.


Ruang fiskal yang terbatas

Dengan defisit dalam kisaran 2,5–3%, pemerintah harus berhati-hati agar tidak menambah utang terlalu agresif.


Efisiensi pelaksanaan belanja

Realisasi belanja yang sendat bisa membuat program prioritas terlambat terealisasi, atau menyebabkan penumpukan anggaran tak terserap.


Kesenjangan sosial & distribusi manfaat

Ada risiko bahwa belanja besar hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu dan belum sepenuhnya sampai ke masyarakat terpencil.




Keseimbangan Jadi Kunci Sukses

APBN 2025 berjalan di bawah kondisi yang tidak ideal. Meskipun berhasil mencatat surplus di awal tahun, tekanan dari sisi penerimaan dan kebutuhan belanja tinggi membuat defisit menjadi kemungkinan nyata. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara mendorong pertumbuhan dan menjaga kesehatan fiskal.

Namun, dengan kebijakan efisiensi, pengawasan belanja, serta pemanfaatan APBN sebagai instrumen stabilisasi, Indonesia masih memiliki peluang untuk menjaga perekonomian tetap stabil. Target pertumbuhan ekonomi yang realistis dan pengelolaan anggaran yang tepat akan menjadi penentu apakah APBN 2025 bisa menjadi batu loncatan menuju era fiskal yang lebih sehat atau malah beban bagi masa depan.