Anggota DPR Khawatir Tapera Menjadi Sumber Korupsi Baru

Anggota Komisi V DPR RI fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengekspresikan kekhawatirannya terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong 2,5 persen gaji pekerja PNS dan swasta per bulan. Menurutnya, hal ini dapat menjadi sumber baru dalam korupsi yang terkait dengan pengelolaan uang yang dihimpun dari Tapera. Herman Khaeron menyoroti peluang yang muncul terkait pengelolaan uang dari program tersebut, yang dapat disalahgunakan demi keuntungan pribadi. Ia memandang hal ini sebagai ancaman serius bagi sistem keuangan negara dan dampaknya terhadap seluruh rakyat Indonesia.

"Bagaimana dengan asuransi-investasi yang saat ini terhenti? Bagaimana dengan koperasi-koperasi yang menghimpun dana masyarakat? Seperti kasus Indosurya yang tidak mengembalikan dana kepada masyarakat? Ini sangat menyengat rakyat. Jangan terlalu banyak pengelola keuangan. Akibatnya, jika bukan kelalaian pengelolaan, bisa saja berujung pada korupsi," ujar Herman Khaeron dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (30/5).

Herman Khaeron juga menilai bahwa program Tapera pada dasarnya merupakan kebijakan yang positif. Namun, ia menekankan perlunya pertimbangan yang matang sebelum program ini diimplementasikan sepenuhnya. Terutama, ia menggarisbawahi bahwa kebijakan ini akan berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang menurutnya perlu mendapat perhatian khusus.

Selain itu, Herman Khaeron juga mempertanyakan mekanisme dari program ini, terutama jika program tersebut menjadi wajib. Ia memandang perlunya penjelasan yang jelas tentang bagaimana penanganan bagi mereka yang tidak memiliki utang, apakah mereka juga wajib mendapatkan rumah, atau apakah uang tersebut dapat diuangkan.

"Bisa jadi, aturan ini memiliki dua pilihan. Bagi yang telah memiliki rumah, maka tabungan ini akan dikembalikan dalam bentuk rumah untuk masyarakat. Sementara bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, akan diberikan dalam bentuk perumahan dengan pilihan yang berdekatan dengan wilayah tempat bekerja mereka. Itu seharusnya menjadi poin penting," ujar Herman Khaeron.

Ia berpendapat bahwa ketegasan terkait kebijakan tersebut perlu diperjelas oleh Badan Pengelola (BP) Tapera kepada masyarakat. Herman Khaeron juga menyarankan agar BP Tapera melakukan drafting hingga diskusi publik tentang aturan teknis yang akan diterapkan sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) ini sebelum dijalankan.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mengungkapkan pandangannya bahwa regulasi terkait Tapera tidak perlu dibatalkan. Regulasi tersebut tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

"Saya melihat PP ini tidak perlu dibatalkan, cukup disosialisasikan dan dibuat turunan peraturannya oleh komite BP Tapera, lalu mereka di situ aspirasi diserap supaya bisa diakomodir dalam turunan pengelolaan PP 21 sehingga keadilan publik terwadahi," ujar Kamrussamad.

Kamrussamad juga menyarankan agar BP Tapera memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait pengelolaan dana simpanan, manfaat dari simpanan, dan kapan manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari itu, ia menilai pentingnya bahwa BP Tapera menjalankan proses sosialisasi yang komprehensif dan menyeluruh agar masyarakat dapat memahami secara mendalam tentang program ini sebelum dijalankan.

Dari pernyataan kedua anggota DPR tersebut, kita dapat melihat adanya kekhawatiran terkait pelaksanaan program Tapera. Hal ini menunjukkan perlunya keterbukaan dan kesadaran akan risiko potensial yang terjadi dalam kebijakan baru ini. Pengawasan yang ketat dan transparansi dari Badan Pengelola Tapera adalah hal yang sangat diperlukan guna memastikan keberjalanan program ini tidak menimbulkan kecemasan dan tuduhan korupsi yang merugikan masyarakat. Keberadaan program seperti Tapera dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, dan oleh karena itu, penting untuk memastikan program ini dijalankan dengan penuh integritas dan akuntabilitas.