Anggaran Terbatas, Studi Banding Desain Gedung DPR-MA di IKN ke Mesir Hingga Turki Batal

Rencana studi banding ke Mesir, Turki, dan India untuk mencari referensi desain Gedung DPR dan Mahkamah Agung (MA) di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dibatalkan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan utama di balik keputusan ini.

"Setelah melakukan evaluasi, kami memutuskan untuk tidak melakukan studi banding langsung karena keterbatasan anggaran. Sebagai gantinya, referensi desain akan diperoleh melalui studi daring dan kerja sama dengan arsitek lokal maupun internasional," ujar Dody dalam konferensi pers, Senin (24/2/2025).

Sebagai pengganti studi banding ke luar negeri, tim perancang akan mengandalkan referensi digital dan konsultasi dengan pakar arsitektur internasional. Kementerian PU juga akan bekerja sama dengan sejumlah universitas dan lembaga riset dalam negeri untuk memastikan desain gedung modern, fungsional, dan tetap mencerminkan budaya Indonesia.

Dody menambahkan bahwa pendekatan ini lebih efisien secara anggaran dan tetap dapat menghasilkan desain yang optimal untuk kompleks yudikatif dan legislatif di IKN.

Dalam rapat koordinasi bersama Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait revisi desain gedung DPR-MA di IKN.

"Presiden meminta agar desain, khususnya eksterior dan interior gedung sidang paripurna, lebih modern namun tetap mencerminkan ciri khas arsitektur Indonesia," ungkap AHY.

Prabowo juga menegaskan bahwa proyek ini harus tetap berjalan sesuai jadwal dengan pengelolaan anggaran yang efisien.

Keputusan pembatalan studi banding ini mendapat respons positif dari berbagai pihak, terutama terkait efisiensi anggaran. Sejumlah pengamat menilai bahwa fokus pada sumber daya dalam negeri akan membantu mempercepat pembangunan IKN tanpa membebani APBN.

Ekonom pembangunan Dr. Fajar Sudrajat menyebut langkah ini sebagai keputusan bijak di tengah keterbatasan fiskal.

"Kita tetap bisa mendapatkan referensi desain dari luar negeri tanpa harus melakukan perjalanan fisik yang memakan biaya besar. Teknologi saat ini memungkinkan kita untuk mengakses banyak informasi dan berdiskusi langsung dengan pakar global," kata Fajar.

Sementara itu, anggota DPR Komisi V yang membidangi infrastruktur, Hendri Susanto, juga mendukung langkah ini.

"Yang terpenting adalah kualitas desainnya, bukan studi bandingnya. Kita bisa manfaatkan tenaga ahli di dalam negeri serta referensi daring untuk menghasilkan desain yang unggul," ujarnya.

Pembatalan studi banding ke Mesir, Turki, dan India untuk desain Gedung DPR-MA di IKN menjadi langkah strategis untuk mengefisienkan anggaran pembangunan. Pemerintah akan menggunakan referensi daring dan konsultasi dengan pakar arsitektur internasional sebagai alternatif.

Dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, desain gedung tetap akan mengalami revisi agar lebih modern namun tetap berkarakter Indonesia. Keputusan ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan proyek pembangunan tanpa pemborosan anggaran, serta memastikan bahwa IKN tetap menjadi kota masa depan yang memiliki identitas nasional yang kuat.