Ancaman PHK Massal Panasonic, KSPI Desak Pemerintah Bertindak Cepat

Tampang.com | Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga merupakan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret menyikapi rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.000 karyawan secara global oleh Panasonic Holdings. Ia menyebut kekhawatiran karyawan Panasonic di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kebijakan tersebut.

Pekerja Indonesia Cemas Jadi Korban Restrukturisasi

Said Iqbal mengungkapkan bahwa para pekerja Panasonic di Indonesia saat ini diliputi keresahan, khususnya bagi mereka yang berstatus kontrak atau outsourcing. Ia mengingatkan agar kebijakan PHK global tersebut tidak dijadikan alasan untuk melakukan PHK massal di Indonesia.


"Pemerintah tidak boleh menunggu munculnya gejolak. Harus segera bertindak untuk melindungi nasib para buruh," tegas Iqbal dalam pernyataan resminya, Senin (12/5/2025).


KSPI Dorong Dialog Tripartit dan Transparansi

KSPI dan Partai Buruh mendorong Kementerian Ketenagakerjaan serta pemerintah daerah di lokasi pabrik agar membuka dialog dengan manajemen Panasonic dan perwakilan serikat pekerja. Tujuannya, memastikan seluruh proses berjalan transparan dan hak-hak buruh terlindungi, terutama dalam hal restrukturisasi.


"Harus ada audit dan pengawasan ketat. Jangan sampai buruh menjadi korban dari keputusan bisnis korporasi global," lanjut Iqbal.


7.000–8.000 Buruh Panasonic di Indonesia Terancam

Meski belum ada pengumuman resmi mengenai PHK di Indonesia, Said Iqbal menyatakan tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Saat ini, Panasonic Indonesia mempekerjakan sekitar 7.000 hingga 8.000 buruh yang tersebar di tujuh pabrik—dua di Jakarta, dua di Bekasi, satu di Bogor, satu di Pasuruan, dan satu di Batam.

Jenis industri yang dijalankan mencakup produksi baterai, alat kesehatan, peralatan rumah tangga, hingga distribusi elektronik bermerek Panasonic.

PHK Global Panasonic Capai 10.000 Karyawan

PHK massal Panasonic Holdings diumumkan pada Jumat (9/5/2025) sebagai bagian dari reformasi manajemen. Perusahaan asal Jepang tersebut menargetkan pengurangan karyawan di sektor penjualan dan administrasi, dengan total anggaran restrukturisasi mencapai 130 miliar yen atau sekitar Rp14 triliun.