Alasan Indonesia Mempertahankan Saham Tiongkok di Proyek Tambang dan Smelter Nikel

Pemerintah Indonesia dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah untuk mengurangi saham perusahaan Tiongkok dalam proyek penambangan dan pemrosesan nikel baru. Hal ini dilakukan untuk memperoleh insentif pajak dari Amerika Serikat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA). Namun, diskusi terkait rencana ini diperkirakan akan mengalami perjalanan yang tidak mudah.

Pada tahun lalu, pemerintah Indonesia sempat mengajukan pertanyaan kepada beberapa perusahaan Tiongkok mengenai kemungkinan pengambilan saham minoritas sekitar 15% dalam proyek nikel. Namun, seorang eksekutif di produsen nikel menyatakan bahwa setidaknya satu perusahaan Tiongkok menolak upaya pembatasan investasi baru. 

Selain itu, pengurangan pengaruh Tiongkok di sektor nikel akan menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia. Sekitar 80-82% produksi nikel berkualitas baterai diperkirakan berasal dari produsen yang mayoritas dimiliki oleh Tiongkok tahun ini, menurut data dari Benchmark Mineral Intelligence (BMI). Langkah ini mulai dari diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020, yang bertujuan untuk mendorong penambang, industri, dan produsen baterai untuk berinvestasi di dalam negeri.

Investasi besar-besaran dari perusahaan Tiongkok telah mengubah perekonomian Indonesia, menjadikan negara ini sebagai pemain penting dalam transisi kendaraan listrik di tingkat global. Data menunjukkan bahwa Indonesia menyumbang sekitar 57% dari produksi nikel global yang telah dimurnikan, dan diperkirakan pangsa ini akan meningkat menjadi 69% pada akhir dekade ini, sebagaimana dilansir oleh BMI.

Di tengah dominasi perusahaan Tiongkok dalam industri nikel Indonesia, sedikit sekali perusahaan asing yang bukan berasal dari Tiongkok yang beroperasi di sektor ini. Contohnya, Vale Indonesia telah menjalin kerjasama dengan produsen mobil Ford dalam investasi di pabrik peleburan nikel, dan tengah dalam pembicaraan dengan Stellantis tentang investasi di pabrik peleburan lainnya. Huayou Cobalt dari Tiongkok pun menjadi mitra dalam kedua proyek tersebut.

Diskusi terkait penurunan saham perusahaan Tiongkok ini juga terkait dengan rencana aksi yang dibicarakan antara Presiden AS Joe Biden dan pemimpin Indonesia, Joko Widodo, saat pertemuan mereka di Washington. Namun, anggota parlemen AS telah mengekspresikan kekhawatiran atas pendekatan perusahaan Tiongkok di Indonesia dan dampak lingkungan dari aktivitas penambangan dan pemrosesan nikel.

Jose Fernández, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan, menyatakan bahwa diskusi ini merupakan langkah positif, dan bahwa pihak AS ingin mendorong lebih banyak perusahaan dari Amerika Serikat dan negara lain untuk berinvestasi di industri mineral penting di Indonesia.

Namun, menurut analis kebijakan utama dan geopolitik di BMI, Bryan Bille, Indonesia akan menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) karena dominasi kehadiran perusahaan Tiongkok. Dia juga menambahkan bahwa dengan tengahnya masa kampanye pemilu dan penolakan domestik sebelumnya, perjanjian perdagangan antara AS dan Indonesia tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Munculnya wacana penurunan saham perusahaan Tiongkok di proyek nikel ini merupakan dampak dari usaha pemerintahan Biden untuk mengurangi pengaruh Beijing dalam rantai pasokan kendaraan listrik. Namun, insentif pajak yang menguntungkan tersebut tidak akan berlaku untuk kendaraan listrik yang menggunakan baterai dan mineral penting yang sumbernya berasal dari "entitas asing yang menjadi perhatian," termasuk beberapa perusahaan dengan kepemilikan Tiongkok sebesar 25% ataulebih.