Akademisi Universitas Ciputra Usulkan Pembentukan Badan Nasional untuk Pemberdayaan UMKM

Tampang.com | Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, hingga kini, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan daya saing hingga akses terhadap pendanaan dan teknologi. Menanggapi permasalahan tersebut, akademisi Universitas Ciputra (UC) mengusulkan pembentukan Badan Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing serta keberlanjutan sektor UMKM di Indonesia.

Hasil Penelitian: UMKM dan Indikator Ekonomi Makro

Usulan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh tim akademisi UC, yaitu Aria Ganna Henryanto, Haniruzila Hanifah, Malik Cahyadin, dan Thomas Stefanus Kaihatu. Studi ini menganalisis hubungan kausal antara UMKM dan berbagai indikator makroekonomi dari tahun 1997 hingga 2020, dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI).

Penelitian ini menggunakan metode uji kausalitas Granger serta model vektor autoregresi (VAR) untuk memahami bagaimana UMKM mempengaruhi inflasi, kemiskinan, dan pengangguran, baik dalam periode krisis maupun non-krisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:



UMKM memiliki hubungan kausal satu arah dengan tingkat inflasi, kemiskinan, dan pengangguran.


Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi masih terhambat oleh rendahnya daya saing pemilik dan pekerja di sektor ini.


Masalah keterbatasan kapasitas dan kompetensi ini juga ditemukan dalam studi dari ASEAN, OECD, dan Bank Dunia yang menunjukkan bahwa kurangnya keterampilan tenaga kerja menjadi kendala utama dalam meningkatkan daya saing UMKM.



Pentingnya Badan Nasional untuk Pengembangan UMKM

Sebagai solusi atas tantangan ini, akademisi UC mengusulkan pembentukan Badan Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM. Lembaga ini diharapkan dapat:



Berada di bawah koordinasi langsung Presiden atau Wakil Presiden, sehingga memiliki otoritas kuat dalam pelaksanaan kebijakan.


Menyusun strategi nasional untuk meningkatkan daya saing UMKM secara terstruktur dan berkelanjutan.


Mendorong kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, asosiasi pengusaha, LSM, serta investor asing.



Aria Ganna Henryanto, ketua tim penelitian, menyatakan bahwa peran Wakil Presiden dalam mengawasi badan ini sangat penting guna memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif.

Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM

Badan Nasional ini nantinya akan merancang cetak biru pemberdayaan UMKM, dengan fokus pada:



Peningkatan kualitas produksi, melalui modernisasi proses manufaktur dan teknologi.


Pelatihan keterampilan tenaga kerja, agar lebih siap bersaing di pasar global.


Penguatan akses ekspor, dengan membuka peluang pasar internasional bagi produk UMKM.


Penetapan indikator kinerja utama (KPI), untuk memantau efektivitas program yang dijalankan.



Menurut Aria, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah program Holding UMKM, yang akan mengelompokkan UMKM dalam satu ekosistem bisnis guna meningkatkan daya saing secara kolektif.

“Dengan memberikan dukungan dan sumber daya yang tepat, kita dapat memastikan bahwa UMKM menjadi motor penggerak ekonomi nasional, sekaligus membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” pungkasnya.

Pembentukan Badan Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mengatasi tantangan yang dihadapi sektor UMKM. Dengan strategi yang terarah serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, UMKM di Indonesia berpotensi berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.