5 Alasan Pemerintah Belum Cabut Izin TikTok Meski Sudah Melakukan Pelanggaran

Meskipun TikTok masih melanggar aturan perdagangan pemerintah terkait pemisahan media sosial dan e-commerce, izin operasi platform tersebut di Indonesia belum dicabut.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menjelaskan bahwa pemerintah masih terus melakukan komunikasi dengan TikTok untuk menyelesaikan masalah ini.

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa pemerintah belum mencabut izin TikTok:


Upaya Diplomasi: Pemerintah masih berusaha menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi dan komunikasi dengan pihak TikTok. Diplomasi merupakan langkah yang diambil terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak.
Dampak Ekonomi: Penutupan TikTok dapat berdampak pada ekonomi digital Indonesia, terutama bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggunakan platform tersebut untuk berjualan. Langkah penutupan harus dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu ekosistem bisnis yang sudah terbentuk.
Pertimbangan Data Pengguna: Pemerintah perlu mempertimbangkan keamanan dan privasi data pengguna TikTok di Indonesia. Perlindungan data pribadi pengguna merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga, sehingga diperlukan penyelesaian yang memuaskan terkait masalah ini.
Keberlangsungan Pekerjaan: Pencabutan izin TikTok dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi karyawan TikTok di Indonesia. Kesejahteraan para pekerja juga harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait penutupan platform
Alternatif Platform: Saat ini, belum ada platform media sosial lain yang sepopuler TikTok, sehingga pencabutan izinnya dapat menimbulkan kekosongan di pasar. Perlunya alternatif yang memadai bagi pengguna TikTok jika platform ini ditutup.


Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa mereka tidak mentoleransi pelanggaran aturan oleh TikTok.

Namun, pencabutan izin operasi merupakan langkah terakhir yang akan diambil setelah semua upaya penyelesaian masalah gagal.

Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan bertanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat.