Viral Oknum Dishub DKI Jakarta Palak Sopir Bajaj

Sebuah video yang memperlihatkan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oknum Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kepada sopir bajaj viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di kawasan Salemba Raya, Jakarta Pusat, dan menarik perhatian publik karena memperlihatkan bagaimana oknum penegak aturan justru melakukan tindakan yang merugikan para sopir yang menggantungkan hidupnya dari transportasi umum.

Transportasi umum, khususnya bajaj, merupakan salah satu pilihan favorit warga Jakarta untuk berpergian terutama di kawasan yang sulit dijangkau oleh kendaraan umum lainnya. Di sisi lain, bajaj juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak sopir yang beroperasi di berbagai penjuru kota. Namun, dengan adanya pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum Dishub, kesejahteraan sopir bajaj pun terancam.

Video viral tersebut menunjukkan seorang sopir bajaj yang dihampiri oleh seorang petugas Dishub. Dalam video itu, terlihat petugas meminta uang dengan alasan pemeriksaan. Sopir bajaj terlihat bingung dan terdesak, seolah tidak memiliki pilihan lain kecuali memenuhi permintaan petugas. Situasi ini jelas mencerminkan praktik pungli yang merugikan, dan memunculkan tanya besar mengenai integritas oknum petugas pemerintah.

Pungutan liar dalam dunia transportasi umum bukanlah hal baru, meskipun seharusnya praktik seperti ini sudah tidak ada tempatnya di era modern. Masyarakat selama ini mengharapkan penegakan hukum yang adil dan transparan dari instansi pemerintah. Namun, dengan adanya kejadian ini, banyak yang meragukan komitmen Dishub DKI Jakarta dalam memberantas pungli di bidang transportasi umum.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta sendiri sebelumnya telah mengklaim bahwa mereka berusaha untuk menjaga disiplin dan ketertiban lalu lintas, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun, dengan adanya video yang viral ini, kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Dishub mulai dipertanyakan. Apa yang seharusnya menjadi upaya untuk meningkatkan baik pelayanan kepada pengguna transportasi umum malah berbalik menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Keberadaan sopir bajaj di Jakarta sangat penting dalam menunjang mobilitas masyarakat. Jika praktik pungli terus dibiarkan, hal ini akan berdampak negatif terhadap para sopir yang menjadi korban. Di satu sisi, sopir bajaj terpaksa membayar "uang pengusir" untuk bisa beroperasi, dan di sisi lain, anggaran mereka untuk hidup sehari-hari pun tergerus.

Fenomena pungutan liar ini sering kali menjadi momok yang menghantui para pengemudi tak hanya di Jakarta, tetapi di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Kasus yang terjadi di Salemba Raya ini menjadi contoh konkret yang harus segera mendapat perhatian dari pihak berwenang. Ke depan, seharusnya ada langkah tegas dari Dishub DKI Jakarta untuk menindak tegas oknum petugas yang terlibat dalam praktik kuasa atas nama pungli.

Kementerian Perhubungan dan instansi terkait diharapkan bisa lebih serius dalam menangani isu transportasi umum ini. Pengawasan yang ketat dan sistematis perlu diterapkan agar praktik korupsi seperti ini tidak terus terjadi. Jika tidak, dampaknya akan terus meluas tidak hanya kepada sopir bajaj, tetapi juga kepada masyarakat umum yang menggunakan jasa transportasi ini. 

Viralnya video ini tidak hanya memicu kemarahan masyarakat tetapi juga harapan akan perbaikan dalam sistem transportasi umum yang lebih bersih dan aman tanpa adanya praktek pungli. Masyarakat mengharapkan perubahan yang nyata dari pihak Dishub untuk memastikan bahwa transportasi umum bisa berfungsi dengan baik dan berintegritas.