Uang Kompensasi Sopir Angkot Bogor Disunat Rp 200.000 Oleh Petugas

Uang kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga dipotong oleh oknum petugas hingga sebesar Rp 200.000. Kasus ini mencuat setelah para sopir mengeluhkan kejadian tersebut langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat kunjungan kerja di Terminal Cileungsi, Kamis (3/4/2025).

Para sopir mengaku seharusnya menerima uang kompensasi penuh sebesar Rp 1 juta, namun yang mereka terima hanya sekitar Rp 800.000. Mereka menduga potongan itu dilakukan oleh pihak tertentu yang mengatasnamakan petugas, tanpa kejelasan atau penjelasan resmi mengenai alasan pemotongan tersebut.

Mendengar keluhan tersebut, Dedi Mulyadi langsung merespons dengan serius dan menyatakan tidak akan mentolerir praktik seperti itu. Ia pun berjanji akan menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti dugaan penyunatan uang kompensasi ini.

"Bahwa proses hukum harus berjalan, karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme, dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Ini uang rakyat, untuk mereka yang sedang berjuang di jalan," tegas Dedi dalam perbincangan langsungnya dengan para sopir angkot.

Menurutnya, para sopir angkot merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh peralihan sistem transportasi ke arah digital dan modern. Pemerintah telah menyediakan kompensasi sebagai bentuk bantuan, dan tidak seharusnya bantuan itu kembali dipotong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keluhan para sopir ini viral di media sosial setelah rekaman video pertemuan mereka dengan Dedi Mulyadi tersebar luas. Dalam video tersebut, terlihat beberapa sopir angkot dengan nada kesal menceritakan bagaimana uang yang seharusnya mereka terima justru dikurangi tanpa alasan jelas. Salah satu sopir bahkan mengaku dipaksa menandatangani tanda terima yang mencantumkan jumlah penuh, meskipun uang yang diterimanya kurang dari jumlah yang seharusnya.

Kasus ini menuai kecaman dari masyarakat luas. Banyak netizen menyuarakan dukungan kepada Dedi untuk membongkar tuntas praktik tidak adil ini. Mereka menilai, jika dibiarkan, penyunatan dana kompensasi akan terus terjadi dan merugikan masyarakat kecil.

Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan akan melakukan investigasi internal. “Kami akan menelusuri siapa saja yang terlibat dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,” kata Sekda Kabupaten Bogor, Rudi Gunawan.

Gubernur Dedi Mulyadi juga menginstruksikan pembentukan tim aduan khusus untuk menampung laporan dari para sopir angkot dan penerima bantuan lainnya yang merasa dirugikan. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran agar bantuan sosial dan kompensasi benar-benar sampai kepada yang berhak, tanpa potongan dan permainan oknum.

Dengan langkah tegas ini, masyarakat berharap keadilan dapat ditegakkan dan praktik-praktik curang seperti ini tidak terulang kembali.