Tom Lembong, Menteri Pertanian Sebut Industri Gula Nasional Lebih Untung Jika Impor GKM

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong kembali menjadi sorotan publik usai pernyataannya dalam sidang dugaan korupsi importasi gula tahun 2015-2016. Dalam persidangan yang berlangsung Senin (21/4/2025), Tom mengungkap fakta bahwa pada tahun 2015, Menteri Pertanian saat itu pernah menyatakan bahwa impor Gula Kristal Mentah (GKM) lebih menguntungkan industri gula nasional.

Pernyataan ini disampaikan Tom saat ia mendapat giliran bertanya kepada saksi, Roro Reni Fitriani, seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Investasi. Sidang yang digelar untuk mengusut praktik korupsi dalam proses impor gula tersebut menjadi ajang pengungkapan pandangan ekonomi strategis pada masa itu.

Tom memulai pertanyaannya dengan mengonfirmasi kebijakan insentif dari Kementerian Investasi, yang kala itu masih dikenal dengan nama BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Ia bertanya apakah benar lembaga tersebut memberikan fasilitas bebas bea masuk terhadap bahan baku dan mesin dalam rangka mendorong penanaman modal asing maupun domestik.

"Berarti BKPM menganggap bahwa investasi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi memberikan nilai tambah bagi ekonomi? Betul? Baik," tanya Tom, yang dijawab dengan tegas oleh Reni, “Betul, Pak.”

Selanjutnya, Tom mengonfirmasi bahwa dalam risalah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tercatat bahwa Menteri Pertanian saat itu mendukung impor GKM karena dianggap dapat mendorong pertumbuhan industri gula nasional. Impor GKM dinilai memberikan bahan baku bagi industri pengolahan gula dalam negeri yang belum sepenuhnya mandiri dari sisi pasokan.

“Jadi betul ya BKPM (Kementerian Investasi) setuju dengan pernyataan itu?” tanya Tom kepada Reni. “Ya, setuju Pak,” jawabnya tanpa ragu.

Pernyataan ini menjadi perhatian publik karena memperlihatkan adanya dukungan lintas kementerian terhadap kebijakan impor gula pada masa itu, yang kini justru menjadi sorotan dalam dugaan korupsi.

Isu ini pun memicu perdebatan di masyarakat mengenai arah kebijakan pangan nasional, terutama soal ketergantungan terhadap impor bahan baku. Di satu sisi, impor GKM dianggap memperkuat industri pengolahan dalam negeri, namun di sisi lain, praktik importasi yang tak terkendali bisa merugikan petani tebu lokal dan membuka peluang terjadinya korupsi seperti yang sedang diusut saat ini.

Polemik ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi antarkementerian dalam membuat keputusan strategis di sektor pangan dan industri. Tom Lembong menekankan bahwa kejelasan kebijakan dan transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi kunci agar industri nasional tidak terjebak dalam praktik yang merugikan negara.