TNI AL Akui Kewalahan Bongkar Pagar Laut di Tangerang

TNI Angkatan Laut (AL) mengakui bahwa pihaknya mengalami kesulitan dalam membongkar pagar laut yang membentang sepanjang lebih dari 30 kilometer di perairan Tangerang. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana, secara blak-blakan menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya pembongkaran pagar laut tersebut.

Menurutnya, jumlah personel gabungan yang diterjunkan untuk melakukan pembongkaran kini semakin menyusut, sehingga proses penertiban menghadapi kendala yang cukup besar.

Keberadaan pagar laut di perairan Tangerang menjadi sorotan publik karena dinilai menghambat akses nelayan untuk melaut. Pagar ini diduga milik sejumlah pihak swasta yang membatasi wilayah perairan, sehingga nelayan lokal kesulitan mencari ikan di wilayah yang seharusnya menjadi area publik.

Selain itu, struktur pagar yang terdiri dari bambu dan jaring tancap juga berpotensi membahayakan navigasi kapal kecil dan besar yang melintas di kawasan tersebut.

Dalam keterangannya, Laksamana Pertama I Made Wira Hady menegaskan bahwa TNI AL tidak dapat membongkar pagar laut tersebut seorang diri. Ia menyebut bahwa upaya ini memerlukan dukungan penuh dari instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, serta kementerian yang berwenang dalam pengelolaan perairan dan kelautan.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh kerja sama dari berbagai pihak agar proses ini bisa berjalan dengan lancar," ujar Made Wira dalam keterangannya kepada media, Kamis (30/1/2025).

Ia juga menyoroti bahwa pagar laut bukan hanya sekadar permasalahan fisik, tetapi juga menyangkut aturan hukum dan izin penggunaan wilayah perairan. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan ini.

Keberadaan pagar laut ini telah menimbulkan dampak signifikan terhadap mata pencaharian nelayan. Banyak nelayan mengeluhkan bahwa mereka harus berlayar lebih jauh untuk mendapatkan tangkapan yang cukup, yang otomatis meningkatkan biaya operasional mereka.

Salah satu nelayan asal Tangerang, Sudirman (47 tahun), mengungkapkan bahwa keberadaan pagar laut ini sangat merugikan komunitas nelayan setempat.

"Dulu kami bisa mencari ikan di sekitar sini, tapi sekarang harus melaut lebih jauh. Ini jelas membuat kami semakin kesulitan, apalagi harga solar juga naik," kata Sudirman.

Selain nelayan, dampak lain juga dirasakan oleh masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Pedagang ikan, pengelola pasar, hingga pelaku usaha kecil ikut terdampak akibat berkurangnya hasil tangkapan nelayan.

Untuk mengatasi kendala ini, TNI AL bersama instansi terkait akan menggelar rapat koordinasi guna mencari solusi terbaik. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menambah jumlah personel serta melibatkan alat berat untuk mempercepat pembongkaran pagar laut tersebut.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong untuk segera melakukan penertiban izin terhadap pihak-pihak yang diduga memasang pagar laut tanpa izin resmi. Jika terbukti melanggar hukum, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, nelayan berharap agar pembongkaran bisa segera diselesaikan agar mereka bisa kembali mencari nafkah tanpa hambatan. "Kami hanya ingin laut ini kembali seperti dulu, agar kami bisa mencari ikan dengan tenang," tambah Sudirman.

Dengan kondisi saat ini, proses pembongkaran pagar laut di Tangerang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, dengan harapan ada solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh.