Sejarah THR: Strategi Politik dan Protes Buruh

Siapa yang tak senang mendengar kata "THR"? Tunjangan Hari Raya, atau yang akrab disebut sebagai THR, adalah dana yang dinanti-nantikan oleh para pekerja di Indonesia setiap menjelang hari raya. THR merupakan bagian dari upah yang diberikan kepada para pekerja sebagai bonus spesial, biasanya diberikan menjelang hari raya Idulfitri dan Natal. Namun, sejarah THR di Indonesia tak lepas dari perjalanan politik dan juga protes buruh.

Sejarah THR di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Saat itu, para pekerja pabrik yang mayoritas adalah buruh pabrik rokok di Deli, Sumatera Utara mulai menggalang kekuatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Pada 1938, terjadi unjuk rasa besar-besaran yang kemudian dikenal sebagai "Peristiwa Deli". Aksi tersebut memicu kesadaran para pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya terutama dalam hal gaji dan tuntutan THR.

Seiring dengan perkembangan politik di Indonesia, THR menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi politik pemerintah. Pada masa Orde Baru, pemerintah menggunakan pemberian THR sebagai cara untuk memperoleh dukungan politik dari para pekerja. Setiap tahun menjelang hari raya, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pencairan THR dengan harapan mendapatkan dukungan politik dari para pekerja.

Namun, tidak semua pemberian THR tersebut lepas dari kontroversi. Terdapat banyak kasus di mana perusahaan-perusahaan, terutama yang bergerak di sektor informal, menunda pembayaran THR bagi karyawannya. Hal ini kemudian memicu protes buruh yang seringkali berujung pada konflik antara buruh dan pengusaha, bahkan mengakibatkan terjadinya pemogokan kerja sebagai bentuk perlawanan dari para buruh.

Dalam konteks strategi politik, para pemimpin seringkali memanfaatkan isu THR sebagai bagian dari janji politik mereka. Setiap kali mendekati hari raya, para politisi kerap menyatakan komitmen mereka untuk memastikan semua pekerja mendapatkan THR mereka tepat waktu. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pekerja dan keluarganya, yang rentan terpukul dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Saat ini, wacana pemberian THR juga kian ramai di tengah pandemi Covid-19. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga implementasi kebijakan THR menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, buruh juga semakin sadar akan hak-hak mereka dan tidak segan-segan untuk melakukan protes jika hak mereka tidak dipenuhi.

Dari sejarah THR, strategi politik hingga protes buruh yang terjadi, bisa kita simpulkan bahwa THR bukan semata-mata tentang bonus yang dinanti-nantikan, namun juga melibatkan seluk-beluk politik dan perjuangan hak-hak buruh. Sebuah fenomena yang tak lepas dari konteks sejarah dan perubahan politik di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus, baik dari pemerintah, pengusaha, dan juga para buruh, untuk memastikan pemberian THR berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.