Prabowo Subianto Ultimatum Pengusaha Nakal, Siapkan PP Khusus Petani

Tampang.com | Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus yang menetapkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk melindungi petani dari praktik tidak adil yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha penggilingan padi yang kerap membeli gabah dengan harga jauh di bawah standar.

Dalam pernyataannya, Prabowo mengultimatum para pengusaha nakal yang selama ini mempermainkan harga gabah dan merugikan petani. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan petani terus-menerus menjadi korban sistem yang tidak berpihak kepada mereka. "Negara harus hadir untuk melindungi petani. Mereka adalah tulang punggung ketahanan pangan kita, dan kita tidak boleh membiarkan mereka terjebak dalam harga yang tidak adil," ujar Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Negara.

Menurut Prabowo, kebijakan penetapan harga GKP ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga untuk memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. "Jika petani mendapatkan harga yang layak, mereka akan lebih termotivasi untuk terus menanam dan meningkatkan hasil panennya. Ini penting untuk ketahanan pangan kita dalam jangka panjang," tambahnya.

Sejumlah petani menyambut baik rencana penerapan PP ini. Mereka berharap kebijakan tersebut benar-benar bisa diterapkan dan diawasi secara ketat agar tidak ada pihak yang mencoba mencari celah untuk mengakali aturan tersebut. "Kalau memang bisa benar-benar ditegakkan, kami sebagai petani tentu sangat bersyukur. Selama ini harga gabah sering anjlok, padahal biaya produksi semakin tinggi," kata seorang petani di Karawang, Jawa Barat.

Di sisi lain, kebijakan ini juga mendapatkan tanggapan beragam dari para pengusaha penggilingan padi. Sebagian besar mengaku siap mengikuti aturan pemerintah, tetapi ada pula yang mengkhawatirkan dampak kebijakan ini terhadap biaya operasional mereka. Beberapa pengusaha mengusulkan agar pemerintah juga memberikan insentif bagi industri penggilingan padi agar mereka tetap bisa bersaing dan tidak mengalami kerugian akibat harga gabah yang lebih tinggi.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, pemerintah berencana membentuk tim khusus yang akan melakukan pengawasan ketat terhadap harga pembelian gabah di lapangan. Jika ditemukan ada pelanggaran, pemerintah tidak akan segan untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak yang mencoba mempermainkan harga.

Dengan adanya PP khusus ini, Prabowo berharap kesejahteraan petani dapat meningkat dan praktik permainan harga yang merugikan mereka bisa dihentikan. "Petani harus sejahtera, itu harga mati. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus-menerus dirugikan oleh sistem yang tidak adil," tegasnya.

Ke depan, implementasi kebijakan ini akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam memastikan bahwa setiap aturan yang dibuat benar-benar bisa diterapkan dengan baik di lapangan. Semua mata kini tertuju pada langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para petani di seluruh Indonesia.