Prabowo Minta Kejagung Tindaklanjuti Perizinan Ilegal

Tampang.com | Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi, khususnya di sektor perizinan yang kerap menjadi sorotan. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka pada Senin (13/01/2025), Prabowo memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajaran Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membahas langkah konkret penegakan hukum.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan langsung agar Kejaksaan Agung memperkuat kinerja dalam menangani kasus-kasus perizinan ilegal. "Praktik perizinan ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat iklim investasi dan pembangunan nasional. Saya minta Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti kasus-kasus ini dengan cepat dan tegas," ujar Prabowo dalam pertemuan itu.

Praktik perizinan ilegal selama ini menjadi salah satu celah besar yang dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi. Mulai dari pungutan liar hingga manipulasi dokumen, praktik-praktik ini dinilai telah mengganggu proses perizinan yang seharusnya transparan dan akuntabel.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi di sektor perizinan agar sistem yang ada tidak lagi memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi. Ia juga menggarisbawahi bahwa perizinan yang efisien dan bebas dari pungutan liar merupakan kunci untuk menarik lebih banyak investasi, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Perizinan yang bersih dan efisien adalah syarat utama untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang kepercayaan investor kepada negara kita," tegas Prabowo.

Menanggapi arahan Presiden, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa Kejaksaan Agung siap menjalankan instruksi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Burhanuddin mengungkapkan, pihaknya telah mengidentifikasi beberapa sektor strategis yang rentan terhadap praktik perizinan ilegal, termasuk sektor pertambangan, kehutanan, dan tata ruang.

"Kami akan mempercepat proses penyelidikan terhadap kasus-kasus yang telah terdeteksi dan memperluas pengawasan pada sektor-sektor yang rawan. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan," ujar Burhanuddin.

Ia juga memastikan bahwa Kejaksaan Agung akan bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mengoptimalkan pengawasan dan penindakan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo untuk memberantas korupsi di segala lini. Presiden telah berulang kali menegaskan bahwa korupsi adalah musuh utama pembangunan. Dengan mengatasi korupsi di sektor perizinan, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat dan dunia usaha.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya edukasi dan penguatan integritas di kalangan aparatur negara. Ia menilai, penindakan hukum saja tidak cukup tanpa adanya perubahan budaya kerja yang lebih berintegritas di instansi pemerintah.

Arahan Presiden Prabowo kepada Kejaksaan Agung menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap praktik perizinan ilegal. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki sistem perizinan di Indonesia sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.

Dengan penegakan hukum yang lebih tegas, masyarakat berharap Indonesia dapat membangun iklim investasi yang lebih sehat, transparan, dan kompetitif di masa mendatang. Arahan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berdaya saing.