Pemerintah Akan Renovasi Rumah Kumuh Pakai Utang Rp24,5 T Bank Dunia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PKP) telah mengumumkan rencana ambisius untuk merenovasi rumah kumuh di berbagai daerah di Indonesia dengan menggunakan pinjaman sebesar Rp24,5 triliun yang ditawarkan oleh Bank Dunia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan kumuh dan rumah yang tidak layak huni.

Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur menjelaskan bahwa program ini tidak hanya akan fokus pada peningkatan kawasan kumuh, tetapi juga meluas pada perbaikan rumah-rumah yang tidak layak huni di kawasan tersebut. "Jadi kita ini sekalian, selain peningkatan kawasan kumuh, kita juga menyasar ke rumah yang tidak layak huni di kawasan tersebut. Sehingga satu paket bisa menyelesaikan permasalahan di kawasan," ujarnya dalam suatu pernyataan pada 20 Juni 2025.

Program renovasi ini diharapkan dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbeda dari program bantuan sosial perumahan (BSPS) yang biasanya ada, Bank Dunia akan memberikan fokus pada hunian yang memiliki potensi untuk meningkatkan perkembangan ekonomi keluarga. Contohnya, pemerintah akan memberikan dukungan untuk pengembangan homestay bagi para pelaku pariwisata lokal atau menyediakan bantuan untuk pembuatan warung bagi masyarakat. Hal ini akan menjadi strategi ganda, di mana perbaikan infrastruktur perumahan juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain program renovasi rumah kumuh yang didanai oleh Bank Dunia, Kementerian PKP juga telah merencanakan insentif bagi pembangunan rumah vertikal. Pembangunan rumah vertikal diharapkan dapat mengatasi masalah keterbatasan lahan di kota-kota besar dan mengurangi kepadatan penduduk yang sering terjadi di daerah-daerah kumuh. Ini sesuai dengan visi pemerintah untuk menciptakan kota yang lebih terencana, berkelanjutan, dan nyaman untuk dihuni.

Rencana lain yang diusulkan adalah insentif bagi pembangunan hunian berbasis sarana transportasi (Transit-Oriented Development/TOD). Strategi ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengembangan perumahan dengan aksesibilitas transportasi publik. Dengan menciptakan hunian yang dekat dengan moda transportasi, diharapkan masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi di perkotaan.

Kementerian PKP berharap bahwa melalui proyek-proyek ini, akan ada perubahan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat di kawasan kumuh. Investasi dari Bank Dunia tidak hanya akan digunakan untuk perbaikan fisik rumah, tetapi juga untuk membangun komunitas yang mandiri secara ekonomi. Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil yang dapat mendukung pendapatan keluarga.

Dengan adanya fokus baru dalam penggunaan dana dari Bank Dunia, Kementerian PKP berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa program renovasi rumah kumuh berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Melalui berbagai inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan, diharapkan masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dapat merasakan perubahan yang signifikan. Dengan perbaikan rumah yang layak huni dan dukungan ekonomi, diharapkan kualitas hidup mereka akan meningkat, menjadikan mereka lebih berdaya dan mandiri.