Patwal Pejabat Diminta Dibatasi, Hanya untuk Presiden dan Wapres

Wacana pembatasan patroli dan pengawalan (patwal) untuk pejabat negara kembali mencuat. Usulan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno. Ia menilai bahwa fasilitas patwal sebaiknya hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, sementara pejabat lainnya disarankan untuk menggunakan transportasi umum seperti masyarakat pada umumnya.

Djoko Setijowarno menegaskan bahwa selama ini penggunaan patwal oleh pejabat negara sering kali disalahgunakan. Banyak kasus di mana konvoi kendaraan pejabat justru mengganggu kelancaran lalu lintas, bahkan menimbulkan kecelakaan akibat pengawalan yang berlebihan.

“Seharusnya, pejabat negara juga merasakan transportasi publik seperti masyarakat umum. Jika ingin meningkatkan kualitas transportasi, mereka harus mengalami sendiri bagaimana kondisi di lapangan,” ujarnya.

Selain itu, Djoko juga menyoroti pemborosan anggaran negara yang terjadi akibat penggunaan patwal yang berlebihan. Menurutnya, alokasi anggaran untuk pengawalan pejabat sebaiknya dialihkan untuk memperbaiki sistem transportasi publik.

Saat ini, tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan pengawalan patwal, tetapi juga menteri, kepala daerah, hingga pejabat lembaga tinggi negara. Pengawalan ini sering digunakan untuk menghindari kemacetan dan mempercepat perjalanan pejabat ke lokasi tujuan.

Namun, hal ini justru menimbulkan keluhan dari masyarakat. Tidak jarang terjadi kasus di mana pengguna jalan terpaksa menepi atau bahkan harus berhenti mendadak demi memberikan jalan bagi rombongan pejabat yang dikawal patwal.

“Banyak pejabat yang menggunakan patwal bukan dalam keadaan darurat. Mereka hanya ingin perjalanan lebih cepat dan bebas macet, sementara masyarakat harus menunggu,” kata Djoko.

Dampak Jika Patwal Dibatasi

Jika usulan ini diterapkan, maka akan ada beberapa dampak yang terjadi, baik dari sisi positif maupun negatif:

Dampak Positif:


Mengurangi kemacetan Tidak ada lagi iring-iringan kendaraan pejabat yang menyebabkan kendaraan lain harus berhenti.
Mendorong pejabat menggunakan transportasi umum Pejabat bisa merasakan sendiri layanan transportasi publik sehingga dapat mengambil kebijakan yang lebih baik.
Menghemat anggaran negara Dana yang sebelumnya digunakan untuk operasional patwal bisa dialihkan ke sektor lain.
Mengurangi kecelakaan lalu lintas akibat pengawalan berlebihan Penggunaan patwal sering kali menyebabkan pengendara lain panik dan mengalami kecelakaan.


Dampak Negatif:


Pejabat yang memiliki jadwal padat bisa mengalami keterlambatan Tanpa pengawalan, pejabat harus menghadapi kemacetan seperti masyarakat umum.
Keamanan pejabat bisa lebih rentan Beberapa pejabat mungkin memerlukan pengawalan untuk alasan keamanan, terutama dalam situasi tertentu.


Usulan pembatasan patwal hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden mendapat banyak dukungan dari masyarakat karena dianggap bisa mengurangi kemacetan, meningkatkan penggunaan transportasi umum, dan menghemat anggaran negara. Namun, di sisi lain, ada tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan keamanan dan efektivitas kerja pejabat negara.

Jika wacana ini benar-benar diwujudkan, maka perlu ada solusi alternatif untuk memastikan para pejabat tetap bisa menjalankan tugasnya dengan lancar tanpa mengganggu hak pengguna jalan lainnya.