Natalius Pigai: Siswa Nakal Dikirim ke Barak Militer Tak Langgar HAM

Menteri HAM Natalius Pigai baru-baru ini mengungkapkan dukungannya terhadap inisiatif pendidikan militer yang diperkenalkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Inisiatif ini dirancang untuk siswa bermasalah yang sering terlibat dalam perilaku nakal dan melawan hukum. Pigai menyatakan bahwa pendekatan ini bukan hanya inovatif, tetapi juga pacasat terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan generasi muda yang disiplin dan bertanggung jawab. 

Dari sudut pandang Natalius Pigai, pendidikan militer untuk siswa nakal ini tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal ini lantaran fokus utama program ini adalah rehabilitasi dan pembinaan karakter, bukan hukuman. Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan pengkaderan di barak militer, mereka akan mendapatkan pelatihan yang berorientasi pada kedisiplinan, kepemimpinan, dan kerja sama. Semua elemen ini diharapkan dapat membantu siswa beradaptasi serta meningkatkan sikap positif mereka terhadap pendidikan dan masyarakat.

Konsep yang dicetuskan oleh Gubernur Dedi Mulyadi ini direspon positif oleh banyak pihak, termasuk Natalius Pigai. Menurutnya, inisiatif ini memiliki potensi besar untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja dan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap norma-norma yang berlaku. Dengan melibatkan tokoh-tokoh militer dan profesional dalam program ini, siswa yang terlibat akan mendapatkan motivasi dari sosok yang memiliki cerita dan pengalaman yang inspiratif, sehingga mereka dapat meraih visi yang lebih baik dalam hidup mereka.

Natalius Pigai juga mengusulkan agar kebijakan pendidikan militer ini diperluas ke berbagai daerah di Indonesia. Ia percaya bahwa masalah siswa nakal bukan hanya terbatas pada wilayah tertentu, tetapi merupakan fenomena nasional yang membutuhkan perhatian serius. Dengan mengadaptasi program ini di lebih banyak lokasi, diharapkan efek positifnya dapat dirasakan secara menyeluruh, tidak terkecuali di daerah-daerah yang selama ini sulit mengatasi masalah remaja bermasalah. 

Dukungan Pigai terhadap pendidikan militer ini juga didasarkan pada data dan penelitian yang menunjukkan bahwa metode pendidikan semacam ini terbukti efektif dalam mendidik karakter dan disiplin siswa. Dalam banyak kasus, siswa yang pernah terlibat dalam perilaku negatif mampu berubah setelah memperoleh bimbingan dalam lingkungan yang terstruktur dan disiplin seperti barak militer. Mereka tidak hanya belajar tentang fisik dan ketahanan, tetapi juga wawasan dan keterampilan yang dapat berguna di masa depan. Pernyataan Pigai tersebut berbeda dengan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, yang mengatakan bahwa kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer perlu dievaluasi. Sebab, edukasi untuk masyarakat sipil bukanlah ranah lembaga militer.

Menteri HAM mengingatkan pentingnya mitigasi risiko terkait pelaksanaan pendidikan militer ini. Dia menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa program yang diimplementasikan tidak menghadirkan tindakan-tindakan yang melanggar HAM. Melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi hak asasi manusia, diharapkan perlindungan terhadap hak-hak individu dapat tetap terjaga sekaligus mendukung pencapaian tujuan rehabilitasi.

Sementara masyarakat masih terbagi dalam menyikapi ide ini, dukungan dari Menteri HAM Natalius Pigai memberikan harapan baru bagi orang tua dan masyarakat yang menginginkan perubahan positif pada generasi muda. Pendidikan militer yang tidak melanggar HAM menjadi solusi yang diharapkan dapat membangkitkan semangat serta mengarahkan siswa yang tersesat ke jalur yang lebih baik. Program ini menjadi contoh nyata bahwa upaya pencegahan dan rehabilitasi bisa berjalan seiring tanpa harus mengesampingkan nilai-nilai dasar hak asasi manusia.