Lahan BMKG Dikuasai GRIB Jaya, Puan Minta Ormas Berbau Premanisme, Dibubarkan!

Ketua DPR RI, Puan Maharani, baru-baru ini menekankan pentingnya evaluasi terhadap keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan dan mengganggu ketertiban di masyarakat. Pernyataan ini muncul setelah terungkapnya bahwa lahan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, diduga dikuasai oleh ormas bernama GRIB Jaya. Situasi ini menunjukkan tanda-tanda perilaku premanisme yang kian marak dan harus segera ditangani oleh pemerintah.

Jika terbukti ormas GRIB Jaya melakukan aksi-aksi berbau premanisme, maka pemerintah mesti bertindak tegas dengan membubarkan kelompok tersebut. "Negara jangan sampai kalah dengan premanisme," tegas Puan. Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi ketertiban di masyarakat serta penegakan hukum yang harus diterapkan secara konsisten.

Menurut informasi yang beredar, lahan BMKG tersebut selama ini dikhawatirkan disalahgunakan oleh ormas yang justru seharusnya berfungsi untuk menjadi wadah positif bagi masyarakat. Dalam situasi ini, Puan Maharani meminta pemerintah agar lebih proaktif dan responsif dalam menanggapi tindakan-tindakan ormas yang dapat merugikan masyarakat. Ia mendorong agar evaluasi keberadaan ormas dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi penyebab keresahan.

Puan juga mengungkapkan bahwa premanisme sering kali menjadi cikal bakal berbagai masalah sosial yang lebih besar, seperti kejahatan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menunjukkan ketegasan dalam menanggapi setiap indikasi premanisme di lapangan. "Kami tidak boleh berkompromi dengan tindakan yang merugikan masyarakat. Semua ormas harus bekerja sesuai dengan corak pembangunan dan bukan sebaliknya," ujarnya.

Ketua DPR RI tersebut juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi perilaku ormas-ormas yang ada. Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. "Kita butuh masyarakat yang berani berbicara dan bertindak untuk menjaga ketertiban. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua," ungkapnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ormas yang menyimpang dari tujuan awalnya semakin runcing, terutama di daerah-daerah tertentu. Puan Maharani berharap agar kejadian di lahan BMKG merupakan sinyal bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan dinamika ormas di Indonesia. Tentunya, ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan dan keamanan bagi warganya.

Puan menegaskan, bahwa upaya pemerintah dalam menangani masalah ormas perlu dilakukan dengan pendekatan yang jelas. Penegakan hukum diharapkan tidak hanya mengenai tindakan represi, tetapi juga pembinaan agar ormas-ormas yang ada mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk mewujudkan iklim yang aman dan kondusif.

Isu mengenai penguasaan lahan BMKG oleh ormas GRIB Jaya menjadi cerminan betapa vitalnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi premanisme. Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tegas menyatakan bahwa jika ormas tersebut terbukti melakukan tindakan melawan hukum, maka harus ada langkah tegas dari pemerintah untuk menindaklanjutinya. Rakyat, menurut Puan, tidak boleh dibiarkan dalam suasana yang tidak aman karena tindakan-tindakan ormas yang merugikan.