Kemenhan Ungkap Wajib Militer Mungkin Diterapkan di Indonesia Jika Ada Anggaran Besar

Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, bukan tidak mungkin Indonesia menerapkan kebijakan wajib militer apabila memiliki anggaran negara yang besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Frega saat menjawab pertanyaan dalam diskusi publik bertajuk "Strategi Pertahanan Indonesia Menghadapi Tantangan Global" yang digelar oleh Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) pada Kamis (17/4/2025).

Diskusi itu menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat sipil dalam situasi darurat pertahanan dan keamanan, terutama dalam konteks ancaman geopolitik yang semakin kompleks.

Menurut Frega, untuk saat ini keterlibatan warga sipil dalam sistem pertahanan negara masih bersifat sukarela melalui skema Komponen Cadangan (Komcad). Komcad merupakan bagian dari sistem pertahanan semesta yang memungkinkan warga sipil dilatih secara militer dan siap dikerahkan bila negara menghadapi ancaman.

“Wajib militer tentu membutuhkan kesiapan anggaran yang sangat besar. Tapi kalau suatu saat anggaran pertahanan kita cukup, sangat mungkin wajib militer diterapkan,” ujar Frega.

Ia menjelaskan, banyak negara yang sudah lebih dulu menerapkan sistem wajib militer seperti Korea Selatan dan Singapura. Menurutnya, sistem itu efektif dalam membentuk karakter bela negara serta kesiapan pertahanan nasional yang kokoh.

Frega juga menekankan bahwa wajib militer bukan semata soal latihan fisik atau perang, melainkan pembinaan mental, kedisiplinan, keterampilan, serta pemahaman bela negara yang merata di kalangan masyarakat.

“Kalau sistem ini diterapkan, tentu tidak hanya berdampak pada pertahanan, tapi juga pada karakter generasi muda yang lebih tangguh dan disiplin,” tambahnya.

Namun, Frega menegaskan bahwa semua ini sangat tergantung pada kemampuan negara dalam hal anggaran dan infrastruktur. Mengelola program wajib militer secara nasional membutuhkan investasi besar, termasuk dalam hal pelatihan, logistik, fasilitas kesehatan, dan pemantauan pasca-latihan.

“Ini bukan program murah. Jika tidak dipersiapkan dengan matang, justru bisa membebani negara,” kata Frega.

Ia menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa untuk sementara waktu, pemerintah akan fokus pada optimalisasi program Komcad dan edukasi bela negara secara luas di masyarakat.

Respons Publik dan Pro-Kontra

Pernyataan Frega langsung memicu perbincangan hangat di media sosial. Sebagian warganet mendukung penuh wacana wajib militer demi meningkatkan semangat nasionalisme dan bela negara. Namun, tidak sedikit pula yang menyoroti potensi pelanggaran HAM atau kekhawatiran atas pelatihan yang tidak inklusif.

Meski masih sebatas wacana, sinyal dari Kemenhan ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai terbuka terhadap alternatif pertahanan yang lebih menyeluruh dan partisipatif.