Kaisar Komisi XI DPR Usulkan Empat Kebijakan Strategis, Dukung Makan Bergizi Gratis
Tanggal: 30 Jan 2025 11:59 wib.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 dengan alokasi anggaran Rp71 triliun dari APBN bertujuan meningkatkan gizi anak-anak dan memperkuat ekonomi lokal. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti distribusi logistik yang terhambat dan kualitas makanan yang belum sesuai harapan.
Anggota Komisi XI DPR, Kaisar Kiasa Kasih Putra, mengusulkan empat solusi strategis untuk mengatasi masalah ini dan memastikan program MBG berjalan efektif.
Standardisasi Menu dan Kualitas Makanan
Kaisar menekankan pentingnya menetapkan standar menu dan kualitas makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak-anak. Hal ini untuk memastikan asupan nutrisi yang tepat dan mencegah kebosanan pada penerima manfaat. "Standardisasi menu harus mempertimbangkan kebutuhan gizi harian serta preferensi lokal agar anak-anak menikmati dan mendapatkan manfaat maksimal dari program ini," ujarnya.
Diversifikasi Pangan Lokal
Untuk mendukung perekonomian lokal, Kaisar mengusulkan pemanfaatan bahan pangan lokal dalam penyusunan menu MBG. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak tetapi juga memberdayakan petani dan produsen pangan lokal. "Diversifikasi pangan lokal akan membantu mengurangi ketergantungan pada bahan impor dan memperkuat ketahanan pangan nasional," tambahnya.
Penguatan Infrastruktur Distribusi
Kendala distribusi logistik menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program MBG. Kaisar menyarankan penguatan infrastruktur distribusi, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan makanan bergizi dapat diterima tepat waktu dan dalam kondisi baik. "Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur distribusi dan bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengoptimalkan rantai pasok," katanya.
Pelibatan Masyarakat dan Pemantauan Transparan
Kaisar menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program MBG. Dengan partisipasi aktif dari orang tua, guru, dan komunitas lokal, program ini dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Selain itu, diperlukan sistem pemantauan yang transparan untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukan dan mencapai sasaran yang ditetapkan.
Dengan mengimplementasikan keempat kebijakan strategis ini, Kaisar berharap program Makan Bergizi Gratis dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia dan memperkuat perekonomian lokal. "Kita harus memastikan bahwa investasi besar dalam program ini memberikan dampak nyata bagi masa depan generasi penerus bangsa," pungkasnya.
Program MBG diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk masalah gizi tetapi juga sebagai langkah strategis menuju kemandirian pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, cita-cita Indonesia sehat dan sejahtera dapat terwujud.