Jukir Liar Bikin Resah, Pramono Berencana Bikin BUMD Khusus Urus Parkir

Tampang.com | Dalam beberapa tahun terakhir, masalah parkir liar di Jakarta semakin meningkat dan menjadi salah satu isu yang cukup meresahkan. Jukir liar masih jadi masalah di Jakarta! Nggak cuma bikin semrawut, tapi juga bikin potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bocor. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi, terlebih dengan munculnya wacana untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus yang akan mengelola urusan parkir.

Kebijakan ini diungkap oleh Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth. Dalam penjelasannya, Kenneth menyoroti kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir DKI Jakarta yang dianggap tidak maksimal dalam mengatasi masalah parkir liar. "Kinerja Dishub dalam mengatur parkir ini belum optimal," katanya. Dia menambahkan bahwa saat ini upaya pengelolaan parkir masih jauh dari harapan, mengingat semakin banyaknya kendaraan yang masuk ke Jakarta.

Salah satu isu yang diangkat oleh Kenneth adalah terkait target pendapatan UPT yang dianggap terlalu kecil dibanding potensi sebenarnya. "Apakah kita mau terus terjebak dalam situasi di mana PAD kita bocor karena parkir liar? Kami harus memiliki strategi yang lebih tepat untuk mengelola pendapatan daerah," ungkapnya. Kenneth menekankan perlunya pengelolaan parkir yang lebih rapi dan berorientasi pada transparansi serta efisiensi.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespon masalah ini dengan mengusulkan ide untuk mendirikan sebuah BUMD yang khusus menangani pengelolaan parkir. Visi ini diharapkan bisa mengurangi ketidakberesan yang terjadi saat ini. "Dengan adanya BUMD khusus yang mengurus parkir, kita bisa menciptakan sistem yang lebih transparan dan cashless. Ini tentu akan memudahkan masyarakat serta mendukung upaya kita dalam meningkatkan PAD," tegas Pramono.

Dalam wacana tersebut, Pramono dan timnya berharap kehadiran BUMD ini dapat mengintegrasikan berbagai sistem parkir yang ada di Jakarta. Saat ini, banyak titik parkir yang tidak terdata dengan baik, sehingga potensi pendapatan dari sektor ini sulit dioptimalkan. Dengan kehadiran BUMD, pengelolaan parkir bisa dilakukan secara profesional dan terencana.

Sejalan dengan pernyataan Kenneth, Pramono juga menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar parkir. "Kami butuh dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, untuk menyadari bahwa parkir itu juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting," jelasnya. 

Dalam upaya untuk mengatasi parkir liar, Dishub DKI juga diharapkan untuk melakukan penegakan hukum yang lebih tegas. Kenneth menyoroti bahwa penertiban terhadap jukir liar harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. "Kalau tidak ada tindakan tegas, kita akan terus melihat kutukan ini. Parkir liar hanya akan semakin menjadi masalah yang tidak ada habisnya," tambah Kenneth.

Strategi lainnya yang dinilai bisa membantu adalah penggunaan teknologi dalam pengelolaan parkir. Sistem parkir digital yang memungkinkan pembayaran secara cashless bisa meminimalisir potensi kebocoran PAD. Pramono menekankan bahwa BUMD yang akan dibentuk kelak harus memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada pengguna jasa parkir.

Selain itu, kehadiran BUMD diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para jukir di Jakarta. Banyak jukir liar yang sebenarnya berpotensi menjadi jukir resmi dengan pendapatan yang lebih baik. Melalui pelatihan dan pemberdayaan, mereka dapat diarahkan untuk menjadi bagian dari sistem parkir yang lebih resmi dan terstruktur. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Sementara itu, banyak warga Jakarta yang berharap agar pemerintah cepat merealisasikan rencana ini. Mereka merasakan dampak dari parkir liar yang tidak hanya membuat tampilan kota menjadi semrawut, tetapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Keberadaan parkir liar sering kali menimbulkan kemacetan dan memberikan kesan negatif bagi para pengunjung yang datang ke Jakarta.

Diharapkan, dengan pembentukan BUMD ini, Jakarta bisa memiliki sistem parkir yang lebih baik dan berkelanjutan. Tentu saja, hal ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga akan membawa Jakarta menuju kota yang lebih tertib dan teratur.