Jawa Barat Darurat Preman!

Premanisme, pungutan liar (pungli), hingga maraknya tambang ilegal menjadi permasalahan serius di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam. Ia berjanji menindak tegas segala bentuk kejahatan yang mengganggu ketertiban dan merugikan masyarakat.

"Jawa Barat harus bersih dari premanisme, pungli, dan tambang ilegal! Saya pastikan akan ada tindakan tegas tanpa kompromi," ujar Dedi dalam pernyataannya, Senin (24/2/2025).

Premanisme dan Pungli Merajalela, Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Jawa Barat diresahkan dengan maraknya aksi premanisme dan pungutan liar (pungli), terutama di area publik seperti terminal, pasar, dan jalanan. Banyak laporan mengenai kelompok preman yang melakukan pemalakan terhadap pedagang dan sopir angkot, bahkan ada yang sampai melakukan kekerasan.

Selain itu, pungutan liar juga menjadi masalah serius di berbagai sektor, mulai dari perizinan usaha, pelayanan publik, hingga proyek infrastruktur daerah.

"Kita tidak akan mentoleransi praktik-praktik ini. Aparat penegak hukum akan dikerahkan untuk membersihkan preman-preman yang meresahkan masyarakat," tegas Dedi.

Tambang Ilegal Rugikan Negara, Selain premanisme dan pungli, tambang ilegal juga menjadi sorotan. Di beberapa daerah seperti Bogor, Sukabumi, dan Garut, aktivitas pertambangan ilegal semakin tidak terkendali. Akibatnya, lingkungan rusak parah, sungai tercemar, dan tanah menjadi rawan longsor.

Menurut laporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, kerugian negara akibat tambang ilegal di wilayah ini mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.

"Kita akan ambil langkah konkret. Semua tambang ilegal akan ditutup! Jangan sampai kekayaan alam kita dikuras oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tegas Dedi.

Selain memberantas premanisme, pungli, dan tambang ilegal, Dedi Mulyadi juga memiliki terobosan lain untuk mengatasi maraknya tawuran pelajar di Jawa Barat.

Ia mengusulkan agar kurikulum wajib militer diterapkan di sekolah-sekolah, dengan tujuan membentuk karakter disiplin dan patriotisme di kalangan siswa.

"Saya ingin generasi muda kita tumbuh menjadi pemimpin yang tangguh, bukan malah terjebak dalam budaya tawuran," ujarnya.

Dedi yakin bahwa dengan program ini, kasus tawuran bisa ditekan hingga nol, sekaligus memberikan pendidikan karakter yang lebih kuat bagi generasi muda.

Langkah tegas yang diambil oleh Gubernur Dedi Mulyadi mendapat dukungan luas dari masyarakat. Banyak yang berharap kebijakan ini benar-benar dijalankan dengan serius.

Namun, tidak sedikit pula yang skeptis dan mempertanyakan apakah aparat penegak hukum benar-benar bisa menindak premanisme dan pungli hingga ke akar-akarnya.

Selain itu, penerapan kurikulum wajib militer di sekolah juga menuai pro dan kontra. Beberapa pihak mendukung gagasan ini, tetapi ada pula yang mempertanyakan apakah metode tersebut efektif dalam jangka panjang.

Jawa Barat kini tengah menghadapi situasi darurat premanisme, pungli, dan tambang ilegal. Gubernur Dedi Mulyadi telah berkomitmen untuk memberantas semua bentuk kejahatan ini secara tegas dan tanpa kompromi.

Masyarakat tentu menunggu aksi nyata dari pemerintah daerah dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih aman, tertib, dan bebas dari kejahatan jalanan. Apakah langkah Dedi Mulyadi akan berhasil? Kita tunggu realisasinya.