Jadi Ibu Kota Politik pada 2028, IKN Bakal Kasih Lahan Gratis untuk Negara Sahabat

Ibu Kota Nusantara (IKN), yang direncanakan akan menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028, bakal memberikan lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin mendirikan kantor kedutaan di kawasan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut adalah usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Usulan pemberian lahan gratis kepada negara sahabat ini bertujuan untuk mempercepat kehadiran kantor kedutaan negara-negara asing di IKN, yang menjadi bagian dari rencana besar pemindahan ibu kota politik Indonesia ke Nusantara pada 2028. Basuki menjelaskan bahwa kehadiran kedutaan besar ini sangat penting untuk memastikan hubungan diplomatik yang lebih erat dan mudah antara Indonesia dan negara-negara mitra internasional.

Sebagai kawasan yang tengah berkembang, IKN diharapkan bisa menjadi pusat pemerintahan yang baru sekaligus pusat kegiatan internasional, dan salah satu simbol Indonesia yang lebih modern dan terbuka. Dengan memberikan lahan gratis kepada negara sahabat, Indonesia berharap dapat menarik lebih banyak perhatian dari dunia internasional dan mempercepat proses pembangunan IKN sebagai ibu kota politik.

Selain memberikan lahan gratis untuk pembangunan kantor kedutaan, Basuki juga mengungkapkan bahwa pelaku usaha yang menyewa properti di IKN akan dibebaskan dari pajak selama dua tahun pertama masa sewa. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sektor bisnis dan investasi di kawasan IKN agar berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan dampak ekonomi positif bagi kawasan tersebut.

Penggratisan pajak ini diharapkan bisa memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan asing dan lokal untuk berinvestasi dan membangun fasilitas mereka di IKN. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap sektor ekonomi dan perdagangan akan tumbuh pesat, seiring dengan perkembangan infrastruktur yang ada.

Rencana pemindahan ibu kota politik ke IKN pada 2028 ini merupakan langkah besar bagi Indonesia, yang bertujuan untuk mendistribusikan kegiatan pemerintahan lebih merata dan mengurangi ketergantungan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Basuki menegaskan bahwa segala kebijakan yang diambil untuk mendukung IKN sebagai ibu kota baru akan disusun dengan cermat, agar proses perpindahan dapat berlangsung lancar dan efektif.

Pemberian lahan gratis bagi negara sahabat serta insentif pajak bagi pelaku usaha merupakan bagian dari strategi untuk mempercepat proses ini. Basuki menegaskan bahwa semua langkah ini akan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan antara Indonesia dan negara-negara mitra, serta memastikan keberlanjutan pembangunan IKN dalam jangka panjang.

Dengan berbagai kebijakan yang ditawarkan, IKN diharapkan akan menjadi pusat pemerintahan dan diplomasi yang modern, inovatif, serta terhubung dengan dunia internasional.