GRIB Tak Keberatan Atribut Ditertibkan, Asal Ormas Lain Juga

Tampang.com | Aparat penegak hukum tengah melakukan pemberantasan premanisme dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menertibkan atribut-atribut organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Di tengah upaya tersebut, Jaya Razman Arif Nasution, salah satu tokoh dalam Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), menyatakan bahwa pihaknya tidak keberatan jika atribut GRIB ditertibkan. Namun, ia menegaskan bahwa penertiban tersebut harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih.

Dalam konteks ini, penertiban atribut bukanlah sekadar proses administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jaya Razman menganggap, jika memang ada atribut yang dapat menimbulkan keresahan, maka penertiban tersebut wajar dilakukan. “Selama aparat tidak tebang pilih dalam menertibkan atribut, maka boleh-boleh saja,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan utama aparat penegak hukum untuk memberantas premanisme. Premanisme sering kali diidentikkan dengan kelompok-kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi, yang pada akhirnya menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Dalam hal ini, atribut ormas kadang kali dijadikan simbol atau identitas yang bisa saja disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Jaya Razman juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam penegakan hukum. Ia menginginkan agar penertiban atribut tidak hanya berlaku untuk GRIB, tetapi juga untuk ormas-ormas lainnya. “Jika ada atribut ormas lain yang menyalahi aturan dan berpotensi menyebabkan kerusuhan, seharusnya juga ditertibkan,” lanjutnya. Menurutnya, langkah ini vital untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif di masyarakat, di mana setiap ormas harus taat akan hukum yang berlaku.

Sikap terbuka GRIB terhadap penertiban atribut ini menunjukkan kematangan dan kesadaran organisasi dalam berkontribusi terhadap keamanan lingkungan. Jaya Razman berharap agar upaya aparat penegak hukum dalam menertibkan atribut tidak justru menimbulkan konflik atau kesalahpahaman antar ormas. “Komunikasi yang baik antara aparat dan ormas sangat penting agar semua bisa berjalan dengan lancar,” tegasnya.

Dalam pemberantasan premanisme, peran serta masyarakat dan ormas juga sangat diperlukan. Jaya Razman menambahkan bahwa kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dengan adanya kejelasan peraturan dan tindakan yang sama rata, setiap pihak dapat merasa aman dan terlindungi dari tindakan premanisme.

Sementara itu, aparat penegak hukum juga diharapkan dapat melakukan tindakan yang transparan dalam menertibkan atribut-atribut ormas. Penegakan hukum yang adil akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Kamis lalu, Jaya Razman hadir dalam sebuah hari diskusi yang membahas peran ormas dalam menjaga keamanan. Dalam diskusi tersebut, diharapkan para tokoh masyarakat dan ormas bisa memberikan masukan konstruktif untuk mencapai tujuan bersama.

Saat ini, masyarakat terus menunggu langkah nyata dari aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban secara menyeluruh. Hal ini sangat penting agar tersedia ruang bagi organisasi masyarakat yang berkomitmen untuk menjalankan kegiatan positif dan mendukung pembangunan bangsa tanpa adanya gangguan dari tindakan premanisme. Kita semua sepakat bahwa penertiban atribut harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis supaya tujuan akan tercapai tanpa menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan di masyarakat.