Gappri Desak Pemerintah Tinjau Kebijakan Cukai Rokok Ilegal

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, telah menyoroti masalah perbedaan harga yang besar antara rokok legal dan ilegal yang terjadi akibat kebijakan regulasi fiskal dan non-fiskal yang meningkatkan tarif cukai rokok sejak tahun 2020. Gappri mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut guna mengatasi masalah rokok ilegal yang semakin merajalela di pasaran. Masalah ini menjadi perhatian serius karena berdampak pada industri rokok legal, penerimaan negara, dan kesehatan masyarakat.

Kebijakan peningkatan tarif cukai rokok yang diberlakukan sejak 2020 bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Namun, implementasi kebijakan ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Justru, hal ini berdampak pada maraknya perdagangan rokok ilegal yang tidak hanya merugikan pemasok rokok legal, tetapi juga menimbulkan kerugian dalam hal penerimaan negara karena tidak terpajaknya rokok ilegal.

Gappri sebagai wadah kelompok industri rokok menilai bahwa perbedaan harga yang besar antara rokok legal dan ilegal telah mendorong konsumen untuk beralih ke rokok ilegal. Hal ini terjadi karena harga rokok ilegal jauh lebih murah daripada rokok legal. Dampaknya, penjualan rokok ilegal semakin merajalela dan merugikan para produsen rokok yang berusaha memenuhi aturan dan regulasi yang ada.

Selain merugikan industri rokok legal, maraknya rokok ilegal juga berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Rokok ilegal cenderung tidak melewati proses pengawasan dan pengendalian kualitas yang ketat seperti rokok legal. Sehingga, konsumsi rokok ilegal bisa membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak terjaminnya kandungan dan kualitas dari rokok tersebut.

Sebagai solusi, Gappri meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan cukai rokok yang telah diberlakukan. Evaluasi terhadap kebijakan ini perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya terhadap industri, penerimaan negara, dan kesehatan masyarakat. Upaya pemerintah dalam menanggulangi perdagangan rokok ilegal juga perlu ditingkatkan agar rokok ilegal tidak terus merajalela di pasaran.

Selain upaya regulasi fiskal, pemerintah juga perlu memperkuat penegakan hukum terhadap perdagangan rokok ilegal. Hal ini meliputi penindakan terhadap produsen, distributor, dan pengecer rokok ilegal. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap rokok legal yang telah melewati proses pengawasan yang ketat.

Permasalahan yang dihadapi terkait perbedaan harga rokok legal dan ilegal merupakan tantangan serius bagi pemerintah. Kebijakan yang diambil harus sejalan dengan upaya untuk menjaga keberlangsungan industri rokok legal, meningkatkan penerimaan negara, dan melindungi kesehatan masyarakat dari konsumsi rokok ilegal. Diperlukan kajian mendalam dan langkah nyata untuk menyelesaikan masalah ini agar dapat menciptakan lingkungan pasar yang sehat dan berkelanjutan.

Pemerintah perlu mendengar suara dari pihak industri, termasuk Gappri, guna mencari solusi terbaik dalam menangani permasalahan ini. Kebijakan yang berdampak pada sektor industri dan kesehatan masyarakat haruslah disusun dengan cermat dan bijaksana demi kepentingan bersama. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kunci dalam menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan harga rokok legal dan ilegal yang semakin meruncing.