DPR, MBG Harus Diawasi Ketat untuk Cegah Pungutan Atas Wadah Makan

Tampang.com | Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menyampaikan pentingnya pengawasan ketat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat ini mendapat perhatian khusus setelah beberapa insiden pungutan liar (pungli) terkait pelaksanaannya mencuat ke publik. DPR menegaskan bahwa program ini harus berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi penerima manfaat.

Cucun Ahmad Syamsurizal menyoroti bahwa pemerintah perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, potensi pungli, seperti pengenaan biaya atas wadah makan yang seharusnya gratis, harus dicegah secara sistematis melalui pengawasan yang ketat.

“Program MBG adalah langkah baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang membebani penerima manfaat dengan pungutan apa pun, termasuk untuk wadah makan,” ujar Cucun dalam keterangannya pada Kamis (11/1/2025).

Kasus pungli yang terjadi beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang memadai, program sebesar MBG rentan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Cucun juga menekankan perlunya regulasi teknis yang jelas dalam pelaksanaan MBG. Mulai dari pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga pengadaan alat penunjang seperti wadah makan, semuanya harus dilakukan secara transparan.

“Semua aspek teknis, termasuk distribusi makanan dan pengadaan perlengkapan, harus mengikuti aturan yang ada. Pemerintah harus menjamin bahwa setiap penerima manfaat memperoleh haknya tanpa kendala,” tambahnya.

Distribusi makanan bergizi juga harus dilakukan dengan mekanisme yang terorganisir, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat tetapi juga menciptakan kepercayaan publik terhadap program ini.

Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki angka kekurangan gizi tinggi. Melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis, program ini diharapkan dapat membantu menurunkan angka stunting dan malnutrisi.

Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengelolaan dan pelaksanaan yang baik. Jika ada penyimpangan, seperti pungli atau pengadaan yang tidak transparan, tujuan utama dari program ini dapat terganggu.

DPR, melalui berbagai komisinya, telah menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program MBG. Namun, dukungan ini juga disertai dengan pengawasan intensif untuk memastikan pelaksanaan program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami di DPR akan terus memantau pelaksanaan program ini. Pemerintah juga harus memberikan laporan berkala terkait penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai,” tegas Cucun.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, program MBG diharapkan dapat berjalan tanpa kendala berarti. Pemerintah perlu menjadikan kasus pungli yang pernah terjadi sebagai pelajaran untuk meningkatkan pengelolaan program di masa depan.

Selain itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keluhan dapat ditangani dengan cepat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi pelaksanaannya harus bebas dari pungutan liar atau beban tambahan yang tidak seharusnya. Dengan pengawasan ketat dari DPR dan pemerintah, diharapkan program ini dapat berjalan sesuai tujuan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan menjadi solusi jangka panjang untuk permasalahan gizi di Indonesia.

Keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada program itu sendiri, tetapi juga pada komitmen semua pihak dalam menjalankan dan mengawasinya dengan penuh tanggung jawab.