Dimutasi ke RS Fatmawati, Ketua IDAI: Hukuman Menentang Pengambilalihan Kolegium

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr Piprim B. Yanuarso, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah pengumuman mutasinya ke Rumah Sakit Fatmawati. Dalam pernyataannya, dr Piprim membantah bahwa mutasi tersebut dilakukan sebagai hasil dari kebijakan internal organisasi yang dikenal dengan istilah "tour of duty". Sebaliknya, ia menegaskan bahwa tindakan mutasi ini merupakan bentuk hukuman bagi para pengurus IDAI yang secara aktif menentang pengambilalihan Kolegium, yang telah menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dalam situasi ini, dr Piprim menjelaskan bahwa mutasi yang dialaminya sangat tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang biasa diterapkan dalam organisasi IDAI. Menurutnya, kebijakan tour of duty seharusnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan. Namun, mutasi ini tampaknya lebih berkaitan dengan agenda politik atau tekanan dari pihak tertentu yang berusaha mengubah struktur dan kewenangan di dalam Kolegium.

Berbicara mengenai pengambilalihan Kolegium, dr Piprim menambahkan bahwa banyak pengurus IDAI yang telah berjuang untuk menjaga independensi dan integritas organisasi. Mereka percaya bahwa pengambilalihan itu tidak hanya mengancam kekuasaan Kolegium, tetapi juga akan berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan pelatihan dokter anak di Indonesia. Dalam konteks ini, mutasi yang dialaminya dipandang sebagai cara untuk meredam suara-suara kritis dalam organisasi.

Ketua Umum IDAI yang berpengalaman ini tidak menampik bahwa keputusan tersebut bisa memengaruhi moral dan motivasi para anggota. Banyak pengurus IDAI merasa seakan-akan suara mereka diabaikan, dan tindakan ini menjadi contoh bagaimana pintu dialog dan diskusi menjadi tertutup, terutama mengenai isu-isu penting bagi organisasi dan profesi dokter anak di Indonesia. 

Tak hanya itu, dr Piprim juga mengingatkan bahwa pelaksanaan kesehatan di Indonesia seharusnya tidak hanya mengandalkan keberanian individu, tetapi harus memiliki dukungan organisasi yang kuat. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak transparan dan terkesan represif, akan sulit untuk mencapai tujuan yang lebih besar bagi kesehatan anak-anak di seluruh negeri. 

Sejak awal proses pengambilalihan Kolegium, dr Piprim dan timnya telah berupaya untuk melakukan dialog yang konstruktif dengan Kemenkes. Namun, kenyataannya justru menunjukkan bahwa banyak keputusan diambil tanpa masukan dari IDAI sebagai organisasi profesi. Ini menimbulkan keprihatinan tersendiri, mengingat bahwa pengambilalihan tersebut bisa mengguncang fondasi pendidikan kedokteran anak di Indonesia.

Dengan situasi yang terus berkembang, banyak pihak kini memperhatikan langkah-langkah selanjutnya dari dr Piprim dan pengurus IDAI lainnya. Mereka berharap bahwa organisasi ini akan tetap berada di jalur yang benar, memperjuangkan nasib dokter anak dan pasien dengan sebaik-baiknya, meskipun berada dalam tekanan dan tantangan yang besar dari pihak luar.

Pernyataan dari dr Piprim ini menggema di kalangan masyarakat dan para profesional kesehatan, membentuk opini yang kuat mengenai pentingnya kejujuran dan integritas dalam kebijakan kesehatan. Seiring berjalannya waktu, diharapkan ada solusi yang lebih baik dan dialog terbuka yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini tanpa harus mengorbankan independensi dan kualitas pelayanan kesehatan bagi anak-anak di Indonesia.