Demo Memanas, Buruh Berusaha Terobos Masuk ke Dalam Kedubes Malaysia

Suasana unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada Kamis (30/1/2025) memanas setelah ratusan buruh berusaha menerobos masuk ke dalam gedung. Para demonstran yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menuntut perwakilan Kedubes Malaysia keluar dan menerima tuntutan mereka.

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh berbagai permasalahan ketenagakerjaan, termasuk kasus dugaan pelanggaran hak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia serta insiden penembakan lima WNI oleh aparat keamanan setempat. Para buruh mendesak pemerintah Malaysia untuk bertanggung jawab atas berbagai kasus yang melibatkan pekerja asal Indonesia.

Demo yang awalnya berlangsung damai mulai memanas ketika massa aksi berusaha meringsek masuk ke dalam gedung Kedutaan Besar Malaysia. Mereka mendekati gerbang utama sembari meneriakkan tuntutan agar pihak Kedubes segera menemui mereka.

Petugas keamanan yang berjaga di lokasi segera mengambil langkah pengamanan dengan memperketat penjagaan di sekitar gedung Kedutaan. Polisi dan aparat keamanan mencoba menenangkan massa dan mengimbau mereka untuk tetap tertib.

Namun, ketegangan semakin meningkat saat beberapa demonstran mencoba merobohkan barikade pengamanan. Situasi semakin ricuh ketika sebagian buruh mencoba memanjat pagar Kedubes. Aparat akhirnya mengerahkan tambahan personel untuk mengendalikan situasi dan menghindari bentrokan yang lebih besar.

Dalam aksi ini, perwakilan KSPI dan Partai Buruh menegaskan bahwa mereka tidak akan membubarkan diri sebelum ada perwakilan Kedubes Malaysia yang menemui mereka secara langsung. Ketua KSPI, Said Iqbal, menyampaikan beberapa tuntutan utama mereka, di antaranya:

Keadilan bagi lima WNI yang ditembak mati oleh aparat Malaysia – Buruh mendesak pemerintah Malaysia mengusut tuntas kejadian tersebut dan memberikan penjelasan resmi kepada publik Indonesia.
Perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia – KSPI menuntut jaminan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia, termasuk perbaikan kondisi kerja dan pemberian hak yang layak sesuai dengan perjanjian bilateral.
Pemberlakuan standar upah dan kesejahteraan bagi TKI – Para buruh menuntut agar Malaysia menerapkan standar upah minimum yang layak bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor formal maupun informal.

Menurut Said Iqbal, kasus eksploitasi dan pelanggaran hak tenaga kerja Indonesia di Malaysia masih sering terjadi, dan pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dalam menangani masalah ini.

Hingga sore hari, pihak Kedutaan Besar Malaysia belum memberikan tanggapan resmi atas aksi unjuk rasa tersebut. Sementara itu, aparat kepolisian terus mengamankan lokasi agar demonstrasi tidak berujung pada bentrokan fisik.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengimbau para demonstran untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai. "Kami memahami tuntutan yang ingin disampaikan, tetapi kami juga berharap aksi ini berjalan dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum," ujarnya.

Sejumlah perwakilan buruh akhirnya diterima oleh pihak kepolisian untuk melakukan mediasi dengan Kedubes Malaysia. Namun, sebagian besar demonstran masih bertahan di lokasi sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.

Para buruh mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi oleh Kedubes Malaysia maupun pemerintah Indonesia. Mereka meminta pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk mengambil langkah konkret dalam menangani permasalahan pekerja Indonesia di Malaysia.

Aksi ini menjadi salah satu bentuk protes keras dari kelompok buruh terhadap kebijakan dan perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dengan meningkatnya tensi antara buruh dan Kedubes Malaysia, situasi ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan dalam beberapa hari ke depan.