Demi Biayai Infrastruktur PON Papua, Bantuan Perbaikan Gizi Anak Asli Papua Dihapus

Sejak 2017 anak-anak asli Papua berusia hingga empat tahun menerima bantuan uang tunai Rp200 ribu tiap bulan. Proyek percontohan ini digelar di Asmat, Paniai dan Lanny Jaya. Dikucurkan dari Dana Otsus Papua, bantuan sosial ini bertujuan antara lain meningkatkan status gizi anak. Ironisnya, program ini dihentikan karena dananya digunakan untuk membiayai pembangunan sebagian infrastruktur PON ke-20 di Papua pada 2021.

Stadion Lukas Enembe berdiri megah dengan latar pegunungan Cycloop di belakangnya dan jauh di depannya terhampar luas Danau Sentani, Kami mendatangi kompleks sarana olahraga yang berdiri di sudut Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua itu awal November 2023 lalu.

Di siang nan terik itu tak ada aktivitas olah raga apapun di sana, kecuali satu orang petugas kebersihan terlihat berlalu-lalang, Namun dua tahun sebelumnya, persisnya Oktober 2021, stadion ini menjadi gegap-gempita ketika digelar Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua. 

Saat itu keberadaan bangunan stadion itu diklaim oleh sejumlah kalangan sebagai simnol keberhasilan Papua menggelar hajatan olahraga berskala nasional itu, kemegahannya itu sekaligus mengingatkan kami bahwa acara berskala nasional itu sempat menjadi kontroversi lantaran anggarannya sebagian dibiayai dari Dana Otonomi Khusus Papua. 

Dana Otsus itu disiapkan untuk menyejahterakan Orang Asli Papua melalui program terutama bidang pendidikan dan kesehatan,stadion ini menghabiskan biaya Rp1,3 triliun – diberi nama Lukas Enembe, mendiang Gubernur Papua saat itu, demi menghormatinya lantaran keberhasilannya menggelar PON di Papua pada Oktober 2022.

Dia pula sosok di balik penggelontoran Dana Otsus Papua demi proyek ambisius itu, bangunan kolosal yang dijadikan acara pembukaan dan penutupan PON ini dibanggakan oleh Jakarta dan sebagian masyarakat dan elit di Papua. 

Pembangunan stadion itu, dan gelaran hajatan olahraga berskala nasional itu secara keseluruhan, dianggap sebagai simbol keberhasilan Papua di tengah persoalan ketertinggalan pembangunan di wilayah itu.

Dengan menggelar acara olahraga itu, Lukas Enembe dengan agak retoris pernah mengatakan, “momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam mempercepat pemerataan pembangunan Papua.“

Dia menyatakan hal itu dua tahun sebelum PON ke-20 di Papua dibuka secara resmi, Pernyataan lebih gamblang disampaikan oleh Ketua Panitia PON Papua, Yunus Wonda, Politikus dan Wakil Ketua DPR Papua ini mengistilahkan keberhasilan perhelatan itu mematahkan apa yang disebutnya sebagai “isu-isu“ seputar masalah keamanan di sana.

“Kalau memang terjadi gejolak, itu pasti, sampai sekarang tapi itu tidak akan mengurangi semangat masyarakat Papua untuk menyelesaikan acara besar PON“ ujar Yunus Wonda, Oktober 2023 lalu.

Dari pijakan yang sama, Presiden Joko Widodo saat membuka PON di stadion itu perlu mengatakan bahwa acara berskala nasional tersebut sebagai “panggung kesetaraan dan panggung keadilan“ Frasa ini agaknya merujuk kepada situasi sosial kontemporer di Papua.

Jakarta sepertinya membutuhkan kepercayaan dari elit politik Papua, dan masuk akal apabila Jakarta kemudian memberikan lampu hijau ketika Papua – sebagai tuan rumah PON – butuh gelontoran dana tambahan demi proyek ambisius tersebut, Ini terjadi ketika pengeluaran pembangunan infrastruktur PON membengkak jauh dari perkiraan.

Yunus Wonda, Ketua Panitia PON Papua, mengaku anggaran membengkak karena pihaknya menginginkan acara itu “harus yang luar biasa”.

Mengapa harus memaksa menggelarnya secara luar biasa padahal anggaran negara terbatas, saya bertanya kepada Yunus.

“Karena dalam perjalanan bangsa lebih dari 50 tahun, pemerintah pusat memberikan kepercayaan besar untuk melaksanakan acara nasional di Papua,” jelas Yunus Wonda dalam wawancara khusus di rumahnya di Sentani, Jumat, 3 November 2023 lalu. 

Lukas Enembe dan jajarannya di Papua berambisi acara PON itu digelar dengan menggunakan apa yang disebut Yunus Wonda sebagai “standar internasional”.

Salah-satunya mereka mendatangkan peralatan beberapa cabang olah raga dari luar negeri.

“Sehingga ke depan setelah PON selesai, peralatan itu bisa dimanfaatkan oleh atlet-atlet Papua,” ujarnya.

Alhasil anggaran pun membengkak. Belum lagi keputusan panitia untuk membebaskan semua kontingen PON dari biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal.

Dampak wabah Covid juga diklaim sebagai biang kerok pengeluaran naik draktis, ujar Yunus.

Persoalannya kemudian adalah dari mana anggaran tambahan itu harus diguyurkan. Di sinilah Lukas Enembe memiliki jawabannya: Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Supaya dana otsus itu cair, tentu saja, tidak gampang. Dana otsus Papua itu sumbernya dari APBN. Artinya itu adalah tanggung jawab Jakarta, Karena itulah, empat tahun sebelum hajatan olahraga itu digelar, Lukas Enembe secara resmi meminta Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan agar mengizinkan penggunaan Dana Otsus Papua untuk membiayai pembangunan infrastruktur terkait PON.

Mereka menganggap sejatinya dana otsus itu hanya untuk kepentingan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dan bukan untuk acara olahraga.

“Gubernur harus minta izin kita,” kata Ketua MRP Timotius Murib akhir Oktober 2018.

Sejumlah bupati juga dilaporkan sempat meradang lantaran duit otsus untuk membiayai pendidikan dan kesehatan OAP di daerahnya ikut tergerus. Namun belakangan suara-suara seperti ini tak terdengar lagi.

Akhirnya, Lukas Enembe dan jajarannya pun melobi Jakarta agar tujuannya gol.

Yunus Wonda membenarkan adanya upaya lobi itu. Mereka berkonsultasi dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan sejumlah kementerian terkait.

Lobi atau konsultasi itu antara lain menyangkut syarat yang harus dipenuhi oleh Lukas Enembe dkk supaya duit otsus itu dapat dicairkan oleh Jakarta, Mereka harus memutar otak lantaran Dana Otsus Papua hanya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

Dicarilah jalan keluar yang sepertinya bakal meyakinkan pemerintah pusat bahwa pengajuan penggunaan Dana Otsus Papua itu tidak melanggar aturan, Situasi pelik ini dipahami sepenuhnya oleh Yunus Wonda dkk. Mereka mengetahui ada satu celah yang dapat digunakan agar dana itu dapat dicairkan. Dukungan Jakarta untuk mencairkan dana otsus Papua itu melegakan Lukas Enembe dkk. Namun itu tidak berarti duit dana otsus itu dapat digunakan untuk membangun arena (venue) PON, tegas Yunus berulang-ulang.

Di hadapan kami, Yunus menekankan bahwa kucuran dana otsus itu digunakan untuk membangun, misalnya, ”akses jalan antara venue dan venue, akses mobilisasi bagaimana [dapat] mengurangi kemacetan, sampai di sini sepertinya semuanya baik-baik saja.

Namun tidak banyak yang tahu bahwa pembangunan infrastruktur PON di Papua itu membuat satu program perlindungan sosial untuk anak-anak Orang Asli Papua (OAP) di bawah usia empat tahun dihentikan.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran (BPKA) Daerah Asmat, Gabriel Robin Pandin mengaku dirinya sudah mengetahui adanya pengalihan dana program Bangga untuk membiayai infrastruktur PON Papua.

“Tentunya berdampak kepada masyarakat,” kata Gabriel akhir Oktober 2023 lalu.

“Kalau saya pribadi menyayangkan program itu dihentikan. Kalau saya maunya bisa berlanjut terus,“ tambahnya.

Dampak lainnya adalah pada anggaran Kabupaten Asmat. Itulah kemudian Pemerintah Kabupaten Asmat kemudian melakukan ‘menyesuaikan’ anggaran setelah sebagian Dana Otsus dialihkan untuk PON. Meskipun dananya berkurang, pihaknya mengeklaim tetap memprioritaskan program pendidikan, kesehatan hingga ekonomi kerakyatan.

“Belanja-belanja aparatur yang bersumber dari dana otsus yang kita kurangi,” katanya seraya menambahkan bahwa program Bangga Papua itu langsung ditangani oleh Pemprof Papua.

Ditanya apakah Pemerintah Kabupaten Asmat akan mengalokasikan Dana Otsus Papua untuk menghidupkan lagi program Bangga Papua, Gabriel menjawab “tidak ada”.

“Kami di Asmat akan melanjutkan program Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) untuk memberikan kebutuhan gizi bagi anak, ibu hamil dan balita,” kata Gabriel.

Selama kami melakukan liputan ke Kampung As dan Atat di Distrik Pulau Tiga pada akhir Oktober 2023 lalu, masyarakat kebanyakan tidak mengetahui tentang penghentian proyek Bangga tersebut, pastor Pius Apriyanto Bria mengaku tidak mengetahui pengalihan anggaran itu namun demikian, dia menilai tindakan itu tidak bisa dibenarkan.

“Apalagi masyarakat di sini sangat membutuhkan kesehatan ekonominya terpenuhi dibandingkan kegiatan PON” katanya.

Pakar gizi dan staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Cenderawasih, Jayapura, Sarni Rante Allo Bela, juga menyayangkan penghentian anggaran Bangga Papua. Dia meyakini penganggaran untuk kesehatan ibu-anak itu sudah dirumuskan, diplot dan diatur sesuai kebutuhan.

“Tetapi ketika akhirnya dialihkan untuk membiayai infrastruktur PON, penanganan gizi atau kesehatan yang sudah ada dananya, itu akan bermasalah,” kata Sarni saat ditemui di Jayapura, awal November 2023 lalu.

Dengan dialihkan untuk membiayai PON, maka anggaran untuk kesehatan di Papua akan berkurang di sinilah, Sarni mengingatkan agar para pemangku kepentingan memiliki komitmen dalam politik anggaran.

“Kami membutuhkan komitmen mereka agar tepat sasaran,” tandas Sarni.