China Tolak Usulan Pemindahan Warga Palestina dari Gaza

Pemerintah China secara tegas menolak usulan pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza, sebuah langkah yang baru-baru ini mencuat dalam percakapan internasional terkait dengan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Kementerian Luar Negeri China melalui Juru Bicara Lin Jian pada Selasa, 6 Februari 2025, menyatakan bahwa negara tersebut tidak mendukung pemindahan paksa warga Gaza dan mengingatkan bahwa penyelesaian masalah Palestina harus berdasarkan prinsip keadilan dan hak-hak kemanusiaan.

"Kami menentang pemindahan paksa warga di Gaza, dan berharap pihak-pihak terkait akan memanfaatkan kesempatan gencatan senjata dan pemerintahan pascakonflik di Gaza untuk membawa masalah Palestina kembali ke jalur yang benar," ujar Lin Jian dalam konferensi pers yang digelar pada tanggal tersebut.

Usulan pemindahan warga Palestina dari Gaza yang diangkat oleh beberapa pihak internasional memunculkan kontroversi dan kecaman dari berbagai negara, termasuk China. Pemindahan paksa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia dan bisa memperburuk penderitaan warga Palestina yang telah lama menghadapi penderitaan akibat konflik yang berlangsung di wilayah tersebut.

China secara konsisten mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina, di mana kedua belah pihak bisa hidup berdampingan dalam perdamaian. Negara ini juga menyerukan diakhirinya kebijakan yang merugikan warga Palestina, serta menghormati hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Dalam pernyataannya, Lin Jian juga mengingatkan bahwa gencatan senjata yang sedang berlangsung memberikan peluang untuk memulai proses rekonsiliasi dan membangun pemerintahan yang stabil pascakonflik di Gaza. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendiskusikan masalah Palestina dengan cara yang lebih konstruktif dan mencari jalan keluar yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat Palestina.

"China berharap agar masyarakat internasional lebih fokus pada upaya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, dan kami akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendorong penyelesaian yang damai dan adil," tambah Lin Jian.

Tanggapan China ini semakin menambah ketegangan diplomatik di panggung internasional terkait dengan nasib warga Palestina di Gaza. Beberapa negara Barat, yang mendukung langkah-langkah tertentu dalam mengatur status Gaza, menganggap pemindahan paksa sebagai bagian dari solusi praktis untuk meminimalkan ketegangan. Namun, banyak pihak, termasuk PBB, yang mengecam langkah tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Di sisi lain, negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran juga menyuarakan penolakan terhadap pemindahan paksa warga Palestina, mendukung kebijakan yang mengutamakan kedaulatan Palestina serta hak mereka untuk hidup dengan bebas dan aman di tanah mereka sendiri.

Meskipun tantangan besar masih ada, komunitas internasional tetap berharap bahwa solusi dua negara, yang memungkinkan Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai, dapat tercapai. Dengan dukungan negara-negara besar seperti China, yang konsisten mendukung hak-hak Palestina, diharapkan proses diplomatik dapat kembali pada jalur yang lebih konstruktif.

Sementara itu, bagi warga Palestina di Gaza, ketidakpastian dan penderitaan terus berlanjut, namun mereka berharap bahwa perhatian internasional dapat mendorong penyelesaian yang adil dan bermartabat.