Bupati Manggarai Pecat 249 Nakes dan Harta Kekayaan Naik Rp 29 Miliar dalam setahun

Aksi Bupati Manggarai Herybertus GL yang memecat sepihak 249 tenaga kesehatan non-ASN telah menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu terakhir. Keputusan tersebut diambil setelah para nakes tersebut melakukan demo menuntut kenaikan gaji yang dianggap tidak proporsional. Tindakan yang diambil oleh Bupati ini telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama dalam konteks penanganan tenaga kesehatan di tengah pandemi yang masih melanda.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi Bupati Manggarai tersebut diambil sebagai bentuk sanksi atas tuntutan kenaikan gaji yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, keputusan ini menuai banyak kecaman baik dari pihak nakes yang terkena pemecatan maupun dari berbagai elemen masyarakat yang menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak manusiawi. 

Selain kontroversi terkait pemecatan tersebut, sorotan lain juga muncul terkait dengan kondisi kekayaan Bupati Manggarai. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diketahui bahwa harta kekayaan Bupati Herybertus GL mengalami kenaikan yang signifikan dalam setahun terakhir. Pada 2023, kekayaan Bupati Manggarai ini tercatat mencapai Rp33 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp29 miliar dari tahun sebelumnya. 

Kenaikan harta kekayaan yang mencolok ini tentu saja menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan asal-usul kenaikan kekayaan yang begitu tajam dalam kurun waktu singkat, apalagi jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut yang mayoritas masih hidup di bawah garis kemiskinan. 

Dalam situasi yang semakin panas, para pihak terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan yang transparan terkait dengan kedua isu ini. Pemecatan sepihak terhadap 249 tenaga kesehatan non-ASN dan kenaikan drastis dalam harta kekayaan Bupati Manggarai perlu diungkap secara jelas agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh dan tidak terjebak dalam spekulasi yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, pihak penegak hukum juga diharapkan untuk turun tangan dalam menyelidiki dan memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh Bupati tersebut tidak melanggar hukum dan aturan yang berlaku. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah perlu dijaga dengan baik, dan hal ini hanya dapat tercapai melalui tindakan yang transparan dan akuntabel.

Dalam bayangan masyarakat, seorang pemimpin haruslah menjadi teladan dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam hal integritas dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan agar kasus ini dapat diusut tuntas dengan transparansi dan kejujuran, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan tetap terjaga.

Dengan adanya sorotan terhadap tindakan bupati Manggarai yang memecat sepihak 249 tenaga kesehatan non-ASN dan kenaikan harta kekayaannya yang mencurigakan, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan klarifikasi yang memadai agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan lokal.