Bareskrim Sita Dokumen HP di Kasus Dugaan Korupsi Proyek PJUTS Ditjen EBTKE

Bareskrim Polri telah menyita sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) oleh Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2020. Wadirtipikor Bareskrim Polri, Kombes Pol Arief Adiharsa, menjelaskan bahwa penyitaan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penggeledahan di 2 lokasi terkait kasus tersebut.

"Penggeledahan sudah selesai Kamis (4/7) malam. Barang bukti disita dari 2 lokasi penggeledahan: Kantor Itjen Kementerian ESDM dan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM," kata Arief saat dikonfirmasi, Jumat (5/7).

Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah barang bukti yang disita oleh penyidik mencakup dokumen elektronik serta beberapa perangkat elektronik seperti telepon seluler, laptop, flashdisk, HDD, dan CPU komputer.

Arief sebelumnya menjelaskan bahwa proyek ini telah berjalan sejak tahun 2020, dengan lokasi tersebar di seluruh Indonesia yang dibagi menjadi 3 wilayah: barat, tengah, dan timur. "Status saat ini yang sedang diselidiki berada di wilayah tengah," ujar Arief, Kamis (4/7).

Lebih lanjut, Arief menyatakan, "Pada pokoknya terkait dengan penyimpangan yang diduga merupakan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya tahun 2020 di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM."

Kerugian negara yang timbul akibat kasus ini masih dalam proses penghitungan. Meskipun demikian, dari estimasi sementara, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. "Untuk nilai kontrak wilayah tengah saja sekitar Rp 108 M. Dugaan sementara nilai kerugian sekitar Rp 64 M, saat ini masih dalam proses perhitungan oleh ahli," jelasnya.

Menurut laporan terbaru yang diterima, proses penyidikan terus berlanjut. Polri telah menunjuk tim khusus untuk mengusut lebih lanjut kasus ini dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengungkap dugaan korupsi pada proyek ini secara menyeluruh. Selain itu, komitmen pihak berwenang untuk menindak tegas tindak pidana korupsi juga semakin ditegaskan melalui langkah-langkah konkret yang diambil dalam menangani kasus ini.

Peristiwa ini menjadi perhatian yang serius dan mengingatkan akan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana publik dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Diharapkan tindak lanjut dari penyidikan ini dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat, serta mendorong peningkatan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan negara.