Anggaran BMKG Dipotong 50%, Imbasnya Akurasi Deteksi Gempa-Tsunami Turun Jadi 60%

Memasuki tahun 2025, pemerintah melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pemotongan anggaran BMKG ini mencapai Rp 1,423 triliun atau setara dengan 50,35 persen dari anggaran awal sebesar Rp 2,826 triliun. Efisiensi ini berpotensi memberikan dampak besar terhadap sistem peringatan dini bencana di Indonesia, terutama dalam mendeteksi gempa bumi dan tsunami.

BMKG menilai bahwa pemangkasan anggaran ini berdampak signifikan terhadap operasional peralatan utama (Aloptama) yang berperan dalam observasi cuaca, iklim, kualitas udara, serta deteksi dini gempa bumi dan tsunami. Kemampuan pemeliharaan Aloptama diperkirakan turun hingga 71 persen, yang mengakibatkan menurunnya efektivitas layanan BMKG. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan akurasi deteksi bencana dari sebelumnya 90 persen menjadi hanya sekitar 60 persen.

Dampak dari pemotongan anggaran ini tidak hanya dirasakan dalam sistem peringatan dini bencana, tetapi juga berimbas pada berbagai sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan air. BMKG memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang berketahanan iklim dan bencana. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, berbagai layanan pendukung untuk sektor-sektor tersebut ikut terganggu.

Salah satu kekhawatiran terbesar adalah potensi menurunnya kemampuan Indonesia dalam menyediakan peringatan dini tsunami bagi kawasan Samudera Hindia dan ASEAN. Indonesia selama ini menjadi salah satu penyedia data penting dalam sistem mitigasi bencana regional. Jika kapasitas BMKG dalam mendeteksi tsunami menurun, maka tidak hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara tetangga dapat terkena dampaknya. Hal ini meningkatkan risiko bagi keselamatan masyarakat luas, terutama bagi wilayah pesisir yang rawan bencana tsunami.

Menanggapi situasi ini, pakar kebencanaan Muslihuddin menegaskan bahwa mitigasi ancaman bencana Geo-Hidrometeorologi tidak bisa diabaikan. Indonesia adalah negara yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, yang menjadikannya rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, kesiapan sistem peringatan dini sangat krusial dalam menyelamatkan nyawa masyarakat. Dengan anggaran yang terbatas, potensi keterlambatan dalam peringatan bencana bisa meningkat, memperbesar risiko korban jiwa dan kerugian material.

Sebagai langkah antisipasi, BMKG telah mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada pemerintah. Permohonan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peringatan dini tetap berjalan optimal guna menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman bencana. BMKG berharap adanya peninjauan ulang terhadap kebijakan efisiensi anggaran ini, agar sistem deteksi dan mitigasi bencana tetap dapat berfungsi secara maksimal.

Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim dan aktivitas tektonik, efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor vital seperti BMKG perlu dikaji ulang. Keamanan dan keselamatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Dengan pemangkasan anggaran yang signifikan, Indonesia berisiko mengalami penurunan kualitas mitigasi bencana, yang dapat berakibat fatal di masa depan.