40% Gaji Masyarakat RI Habis Imbas Kemacetan Perkotaan

Tampang.com | Kemacetan di kota-kota besar Indonesia kini menjadi masalah serius yang tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpengaruh besar pada kondisi ekonomi masyarakat. Berdasarkan laporan terbaru dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), sekitar 40% dari penghasilan masyarakat Indonesia habis hanya untuk biaya transportasi, terutama di kota-kota besar yang menghadapi kemacetan parah.

Kemacetan bukan hanya menghambat waktu produktif, tetapi juga memberikan beban finansial yang cukup berat bagi masyarakat. Waktu yang terbuang untuk berada di jalan, ditambah dengan biaya transportasi yang tinggi, mengurangi daya beli masyarakat dan menambah beban kehidupan sehari-hari.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menyebutkan bahwa masalah transportasi telah menjadi isu yang perlu perhatian lebih serius dari pemerintah dan seluruh pihak terkait. Menurutnya, 40% dari penghasilan masyarakat yang digunakan untuk transportasi adalah angka yang sangat besar, dan ini harus segera diatasi agar kualitas hidup masyarakat Indonesia tidak semakin tergerus.

Tory juga menggarisbawahi pentingnya ketersediaan dan keamanan transportasi umum sebagai solusi jangka panjang. Meski saat ini berbagai infrastruktur transportasi terus dibangun, kenyamanan dan aksesibilitasnya masih belum merata di seluruh Indonesia. "Banyak warga kota yang terpaksa menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian, karena transportasi umum yang tersedia tidak memadai atau tidak aman," ujar Tory dalam sebuah diskusi dengan media.

Permasalahan transportasi umum yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat ini juga mengarah pada penggunaan kendaraan pribadi yang semakin membludak, menambah volume kendaraan di jalan raya, dan memperparah kemacetan. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang semakin sulit diputus.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan ketentuan ini masih jauh dari harapan. Pemerintah daerah, khususnya di kota-kota besar, perlu lebih agresif dalam memperbaiki dan memperluas jaringan transportasi umum yang ada.

Tory juga menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih aktif terlibat dalam mencari solusi untuk masalah ini. "Masalah transportasi bukan hanya urusan pemerintah daerah atau kementerian, tetapi juga memerlukan perhatian legislatif. DPR perlu memberikan dukungan anggaran serta kebijakan yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih efektif," tambahnya.

Beberapa solusi yang disarankan oleh MTI meliputi pengembangan transportasi publik massal seperti MRT, LRT, serta bus transjakarta, yang tidak hanya efektif mengurangi kemacetan, tetapi juga lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan perbaikan sistem parkir untuk mengurangi kendaraan pribadi yang beredar di jalan.

Kemacetan perkotaan telah menjadi masalah yang menggerogoti banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk keuangan dan kualitas hidup. Jika dibiarkan, masalah ini akan terus berkembang dan memberi dampak buruk jangka panjang. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih terjangkau bagi seluruh warga negara.