MUI Akan Mengkaji Soal Fatwa Larangan Politisasi Masjid

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan melakukan pengkajian terhadap wacana mengeluarkan fatwa soal masalah politisasi masjid. Ketua MUI KH Ma’aruf Amin mengatakan hal itu akan dibahas dalam pertemuan Istimah Ulama pada tanggal 7 sampai 20 Mei di Kalimantan Selatan.

"iya tentu (keluarkan fatwa), akan kita bahas nanti di Istimah Ulama tanggal 7 sampai 10," ujar Ma'ruf di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018). 

Ma’aruf Amin mengatakan dalam Istimah Ulama itu nantinya akan membahas tentang persoalan hukum, undang-undang, serta kebangsaan dan kenegaraan.

Dan juga akan membahas permasalahan yang mencakup di dalamnya mengenai bela negara dan isu politisisasi agama.

"Dalam soal kebangsaan dan berkenegaraan itu soal bela negara di mana peran bela negara kemudian politisisasi agama akan jadi topik pembicaraan," Kata Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, isu politisisasi masjid kembali terangkat oleh karena hebohnya pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Dalam tasyakuran di Balai Kota DKI Jakarta, Amien mengatakan bahwa masjid maupun pengajian harus disusupi isu politik, mengingat tengah menghadapi momentum pesta demokrasi.

Ketua MUI KH Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan pada acara Milad MUI ke-42 dan Anugerah Syiar Ramadan 2017 di Jakarta, Kamis malam (26/7). Milad MUI juga diisi dengan peluncuran buku Penggerak Ulama Pelindung Umat.

Pernyataan  Amien Rais itu ternyata menuai tanggapan dan kecaman. Salah satunya, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi.

Dia menentang pernyataan Amien Rais apabila masjid menjadi tempat untuk menyuarakan pilihan untuk memilih pilihan politik dan menentang lawannya.

Pihak Istana, melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan bahwa masjid seharusnya menyiarkan yang baik-baik dan tidak dikotori politik praktis. 

"Harus dipisahkan di mana masjid itu sebagai tempat syiarnya hal-hal yang bagus. Jangan dikotori oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang," kata Moeldoko Jumat, 27 April 2018.

Sumber: liputan6.com