Kenapa SBY Bocorkan Pertemuan Empat Matanya dengan Jokowi?

"Bukannya sama Pak Mensesneg sudah tadi?" tanya Jokowi kepada Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin.

Kemudian, Bey memberitahukan kepada Jokowi bahwa Pratikno belum memberikan penjelasan kepada media.

Jokowi pun terdiam sesaat. Ia kemudian diberi saran olehBey agar tidak berkomentar dan menyerahkannya kepada Mensesneg.

"Pak Mensesneg saja lah. Tidak siap," kata Jokowi kepada wartawan sambil tersenyum.

Begitu berita KOMPAS.COM yang dipublis usai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berangsung di Istana Negara pada 27 Oktober 2017.

Menurut media, SBY mendadak mendatangi Jokowi di Istana. Kemudian keduanya melangsungkan pertemuan empat mata selama sekitar satu setengah jam.

Karena keempat mataannya itulah, maka ketika pertemuan itu usai, keduanya tidak memberikan keterangan apapun. SBY meninggalkan Istana begitu saja tanpa dapat ditanyai oleh awak media. Sementara Jokowi, enggan enggan mengomentarinya.

Apa yang menarik? Yang menarik adalah baik Jokowi maupun SBY tidak menyampaikan isi pertemuan empat matanya kepada media. Padahal, keduanya bisa saja berbasa-basi kepada awak media. Toh, keterangan yang disampaikan kepada media belum tentu harus sesuai dengan isi pembicaraan empat mata keduanya.

Sampai siang itu, konsumen berita masih menganggap ada informasi penting, bahkan mungkin rahasia, yang disampaikan SBY kepada Jokowi.

Tapi, pada Jumat malam atau beberapa jam setelah pertemuan, Kepala Divisi Komunikasi Politik Partai Demokrat Imelda Sari, Demokrat justru membeberkan isi pertemuan empat mata (Tentu saja menurut versi Demokrat) tersebut.

Menurut Demokrat, Jokowi dan SBY membahas revisi Undang-Undang Ormas dan pertemuan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Bukan hanya itu, Imelda pun mengklaim jika Jokowi telah menyetujui revisi UU Ormas.

"Pak SBY menyampaikan ke Presiden perlunya revisi UU Ormas, Demokrat siap. Pak Jokowi setuju," ujar juru bicara Partai Demokrat Imelda Sari kepada detikcom, Jumat 27 Oktober 2017 (Sumber: Detik.com).

Setelah itu, isi dari pembicaraan antara Jokowi-SBY memviral lewat akun-akun media sosial yang dikelola oleh kader Demokrat dan simpatisannya.

Menariknya, pada keesokan harinya, Sabtu, 28 Oktober 2017, Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak ada isu spesifik yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

"Tidak ada isu yang spesifik disampaikan. Ini pertemuan antara dua pemimpin, cerita tentang isu-isu politik ekonomi, baik global mupun nasional saat ini," kata Pratikno di Istana Bogor, Sabtu, 28 Oktober 2017 (Sumber: Tempo.co).

Dan, tidak satu pun media yang memberitakan adanya pernyataan dari Jokowi atau Ring 1-nya yang mengatakan jika Presiden telah menyetujui revisi UU Ormas sebagaimana yang diklaim oleh Demokrat.

Pertanyaannya, mana yang benar, Istana atau Demokrat?

Karena belum ada pernyataan dari Istana terkait pertemuan empat mata antara Jokowi-SBY, maka belum jelas siapa yang benar dari keduanya.  

Tetapi, kalau memang benar pembicaraan tersebut sebelumnya diskenariokan empat mata atau tertutup, kenapa Demokrat membeberkannya?

Gegara pilihan politiknya yang menerima dengan catatan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas pada 24 Oktober 2017, Demokrat menjadi bulan-bulanan netizen.

Netizen menganggap sikap politik Demokrat sebagai sebuah kesalahan besar dan menyebut parpol besutan SBY ini sebagai pengkhianat.

Demokrat pun kemudian dituduh tengah mendekati pemerintah demi mendaftarkan nama Agus Harimurti Yudhoyono ke dalam susunan calon menteri jika Jokowi kembali merombak kabiinetnya.

Penjelasan-penjelasan yang disampaikan sejumlah akun yang dimiliki oleh kader Demokrat pun tidak diterima. Bahkan, seruan "benamkan" Demokrat justru semakin lantang.

Sepertinya, kecaman terhadap Demokrat tersebut sampai juga ke telinga SBY yang ketika itu tengah berkunjung ke Australia. Kemudian, lewat rekaman video yang diunggah ke Youtube, SBY menjelaskan alasan partainya memilih opsi menerima Perppu Ormas dengan catatan.

Dalam rekaman video tersebut, nampak kedua tangan SBY banyak bergerak. Padahal, dalam banyak rekaman video sebelumnya, kedua tangan SBY terlihat jarang sekali bergerak.

Ada yang menarik dari rekaman video soal sikap SBY.  Dalam video tersebut, SBY mengutarakan kemungkinan pemerintah tidak melakukan revisi Perppu Ormas yang sudah disahkan menjadi UU Ormas.

"Bagaimana kalau pemerintah ingkar janji? Bagaimana kalau Demokrat sudah setuju tapi dengan catatan dilakukan revisi, tiba-tiba pemerintah tidak melakukan revisi, ingkar janji?" kata SBY.

Jika kemungkinan tersebut terjadi, alias pemerintah tidak melakukan revisi atas UU Ormas, SBY pun melontarkan ancamannya.

"Maka, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan tegas dan terang saya sampaikan kalau itu terjadi, Partai Demokrat akan mengeluarkan petisi politik. Petisi poitik ini isinya tidak lagi percaya kepada perintah," tegas SBY yang merekam videonya dari Darwin, Australia.

Sepertinya, SBY tidak begitu saja mempercayai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang sebelumnya memberi sinyal jika pemerintah akan merevisi sejumlah pasal dalam UU Ormas yang menjadi kontroversi.

Ada simpul menarikantara ancaman SBY dengan pembeberan pertemuan empat mata Jokowi-SBY oleh petinggi Demokrat. Baik SBY dalam rekaman videonya maupun keterangan Imelda sama-sama menggarisbawahi "revisi UU Ormas".

SBY akan mengeluarkan petisi jika pemerintah tidak merevisi UU Ormas. Sementara, Imelda mengklaim bahwa Jokowi telah menyetujui revisi UU Ormas.

Mungkinkah SBY menyimpan kekhawatiran jika pemerintah Jokowi tidak merevisi UU Ormas?

Kemungkinan tersebut cukup beralasan mengingat direvisi tidaknya UU Ormas akan berdampak pada Demokrat. Jika pemerintah merevisi UU Ormas, maka SBY dan Demokrat akan mendapat pembebaran atas pilihan sikapnya yang menerima Perppu Ormas dengan catatan.

Sebaliknya, jika UU Ormas tidak direvisi, SBY dan Demokrat akan kembali mendapat kecaman dan sedikit banyaknya akan mempengaruhi perolehan suara Demokrat pada Pemiu 2019.

Pertanyaannya yang lebih menarik, apakah dalam pertemuan empat mata tersebut Jokowi telah menyatakan persetujuannya untuk merevisi UU Ormas seperti yang diklaim Demokrat?

Pertama, Demokrat mengklaim Jokowi telah menyetujui revisi. Jika dikemudian hari pemerintah tidak merevisi UU Ormas, maka pemerintah dinilai telah ingkar janji. Dengan demikian, Demokrat memiliki alasan kuatuntuk mengeluarkan petisi tidak percaya pada pemerintah.

Unsur ingkar janji pemerintah Jokowi juga akan dimanfaatkan oleh Demokrat untuk membentengi dirinya dari kecaman. Demokrat akan mengatakan jika bukan dirinya yang salah karena telah menerima Perppu Ormas dengan catatan, tetapi pemerintahlah yang salah karena tidak menepati janjinya.

Sebaiknya,jika pemerintah merevisi UU Ormas, maka Demokrat dan SBY berhak atas klaim sebagai pihak yang paling benar dalam "sengketa" Perppu Ormas. Bahkan, lebih dari itu, SBY dan Demokrat dapat menyebut dirinya sebagai Pahlawan Demokrasi.

Kedua,Demokrat mengatakan Jokowi dan SBY juga membicarakan pertemuan Kepala BIN Budi Gunawan (BG) dengan Gubernur Papua Lucas Enembe.

Sekalipun isu pertemuan BG-Lucas belum tentu menyepakati rencana pemenangan PDIP dalam Pemilu 2019, Tetapi, publik telah mempercayai jika ada sesuatu yang kotor pada pertemuan BG-Lucas yang juga dihadiri oleh Kapori Tito Karnavian dan Kapolda Sumut yang juga mantan Kapolda Papua Paulus Waterpouw.

Kepercayaan publik jika ada "sesuatu" pada pertemuan BG-Lucas itulah yang akan dimainkan oleh SBY dan Demokrat. Dan, tentang "sesuatu" tersebut, Demokrat tidak perlu memberikan buktinya. Toh, hanya dengan satu buah foto, masyarakat sudah dibuat percaya jika ada "sesuatu" dalam pertemuan BG-Lucas.

Jika Jokowi kemudian merevisi UU Ormas, maka isu adanya "sesuatu" yang kotor dalam pertemuan BG-Lucas akan mendapatkan pembenarannya. Jokowi akan dianggap takut pada isu ini. Dan, karena ketakutan itulah Jokowi merevisi UU Ormas.

Sebaliknya, kalau pun Jokowi tidak merevisi UU Ormas, isu pertemuan BG-Lucas sudah naik level, sebab sudah tidak hanya dihibohkan oleh masyarakat kebanyakan tetapi sudah dibahas Presiden RI dan mantan Presiden RI. Dalam pertemuan empat mata pula. Artinya, isu ini sudah tidak lagi ecek-ecek. Dan tingkat kebenarannya menjadi lebih tinggi.

Jadi, apapun itu, benar tidaknya keterangan Demokrat tentang isi pertemuan empat mata Jokowi-SBY, SBY dan partainyalah yang mendapat keuntungan. Dan, inilah kehebatan strategi komunikasi SBY.